Sunday, October 25, 2020
Depan > Pemerintahan > Pemkab Sosialisasikan PMK Nomor 7 Tahun 2020

Pemkab Sosialisasikan PMK Nomor 7 Tahun 2020

Reporter : Syamsul Akbar
SUKAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan SDA memberikan sosialisasi PMK Nomor 7/PMK.07/2020 Pembahasan Program Kegiatan Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DBHCHT sampai dengan triwulan III tahun 2020 di Bromo Camp House Sukapura, Rabu (14/10/2020).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pejabat Pelaksana Kegiatan DBHCHT di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Sosialisasi PMK Nomor 7 Tahun 2020 ini dihadiri narasumber dari Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jawa Timur tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan program kegiatan DBHCHT tahun 2021, Bappeda Kabupaten Probolinggo tentang rancangan atas kegiatan pembangunan dan program kegiatan tahun 2021 Kabupaten Probolinggo serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang kebijakan anggaran DBHCHT tahun 2021 di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi mengatakan DBHCHT merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau dimana dasar hukum atas penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020.

“Dimana DBHCHT digunakan untuk mendanai program atau kegiatan berupa peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai illegal,” katanya.

Menurut Susilo, program atau kegiatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) paling sedikit 50% yang diterima tiap daerah. “Saya harapkan dengan adanya kebijakan tersebut melalui DBHCHT dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” tegasnya.

Susilo menerangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 bahwa penerimaan pagu regular DBHCHT sebesar Rp 60.096.808.000 ditambah silpa sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 7.421.701.249,58 sehingga total DBHCHT tahun 2020 Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 67.518.509.249,58.

“Diharapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar dapat mencermati dan memahami isi dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.07/2020 didasari rasa penuh tanggung jawab sehingga melalui pedoman tersebut dapat melahirkan ide-ide program atau kegiatan yang inovatif, bermanfaat, bermutu dan terarah dalam rangka mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19,” harapnya. (wan)

cww trust seal