Saturday, December 7, 2019
Depan > Pemerintahan > Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Reporter : Syamsul Akbar

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), Senin (17/6/2019).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pendataan LKD meliputi RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Posyandu, PKK, Lembaga Pembina Posyandu (LPP) dan Kader Pembangunan Manusia.

Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 ini diikuti oleh Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan Kecamatan serta kader LKD dari 24 Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi berupa bidang ekonomi/BUMDes, Dana Desa serta Kelembagaan Desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Setiadi Agus Prakoso mengungkapkan secara kelembagaan Dana Desa (DD) dan ekonomi desa tidak terlepas dari sistem peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka memberikan pemahaman kepada para Kasi Kesra, Kasi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan Kecamatan di 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo terkaitPermendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD,” ujarnya.

Menurut Agus, para Kasi Kecamatan hendaknya bisa memberikan warna kebijakan kepada kepala desa terkait dengan penggunaan Dana Desa yang dialokasikan pada LKD yang ada di wilayahnya. Nantinya kebijakan saat Musrenbang Desa tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

“Dalam setiap kegiatan Musrenbang Desa, semua kader LKD hendaknya dilibatkan agar bisa memberikan sarana, masukan dan usulan programnya. Melalui kegiatan ini diharapkan peningkatan sumber daya manusia bisa terfasilitasi melalui LKD yang tidak lepas dari sistem rencana pembangunan desa,” harapnya. (wan)

cww trust seal