Monday, July 13, 2020
Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar Rakor Penyusunan JRA OPD

Pemkab Gelar Rakor Penyusunan JRA OPD

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka penilaian dan pemusnahan arsip, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, Senin (1/4/2019).

Tahun ini, penyusunan JRA OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo ini difokuskan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo serta Dispersip Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan dari hasil sosialisasi yang sudah dilakukan hanya OPD tersebut yang memberikan respon dan meminta pendampingan penyusunan JRA.

Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo dr. Endang Astuti melalui Kepala Seksi Arsip Dinamis Sri Astutik mengatakan Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip untuk dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

“Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi. Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia/lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Dan dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian lagi,” katanya.

Menurut Tutik, penyusunan JRA ini merupakan jalan untuk menentukan akhir dari proses pengelolaan dan penyimpanan arsip. Oleh karena perlu adanya kesiapan OPD untuk secara aktif mengkomunikasikan kebenaran arsip-arsip yang akan disusun dalam JRA.

“Dalam hal ini Dispersip Kabupaten Probolinggo akan mendampingi dalam proses tersusunnya JRA sehingga kami tidak lepas selalu konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur maupun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),” tegasnya.

Tutik menerangkan, penyusunan JRA terhadap DPKH Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian. Sementara untuk Dispersip berpedoman kepada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang JRA Substantif Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

“JRA ini berfungsi sebagai dasar ketika OPD akan melaksanalan kegiatan penyusutan arsip terdiri dari pemindahan arsip, penyerahan arsip dan pemusnahan arsip. Setidaknya nantinya OPD itu bisa mengurangi volume arsip di OPD masing-masing,” terangnya.

Dalam rakor tersebut pembahasan difokuskan kepada menyusun retensi arsip yang terdapat di OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Kemudian ditentukan retensi, masa simpannya, aktif dan masa aktif in aktif. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi yang masuk kategori dimusnahkan, dipermanenkan atau dinilai kembali.

“Melalui kegiatan ini semua OPD ke depan mendapatkan kesempatan menyusun JRA substansif. Jadi akan memudahkan OPD melaksanakan penyusutan OPD untuk mengurangi volume, tahu mana yang disimpan, dipermanenkan dan dimusnahkan,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal