Friday, December 13, 2019
Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar Rakor Penyederhaan Birokrasi Jabatan

Pemkab Gelar Rakor Penyederhaan Birokrasi Jabatan

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi menggelar rapat koordinasi (rakor) penyederhanaan birokrasi jabatan (eselon III, IV dan pelaksana umum/staf) di lingkungan Pemkab Probolinggo, Senin (2/12/2019) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.

Dasar hukum kegiatan ini adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 2019, Nomor 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria Dwi Susiandari mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, tangkas, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. “Hal ini akan diikuti dengan upaya peningkatan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih berkualitas,” katanya.

Menurut Anna, sesuai dengan arahan Presiden RI mengisyaratkan perlunya tindak lanjut yang bersifat konkret pengalihan jabatan administrasi terdiri dari jabatan Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV) dan Pelaksana Umum (staf) dialihkan ke jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan jabatan fungsional yang bersangkutan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh OPD mampu mengidentifikasi eselon III sampai dengan jabatan pelaksana umum yang dapat disederhanakan dan dialihkan ke jabatan fungsional, mampu melakukan pemetaan jabatan fungsional yang akan di duduki sesuai dengan bidang dan tugasnya, mampu mengidentifikasi potensi jabatan yang akan diusulkan pada setiap masing-masing unit kerja pada bidang dan tugasnya,” jelasnya.

Anna menambahkan setelah rakor kegiatan penyederhanaan birokrasi jabatan akan dilanjutkan dengan tahapan OPD melakukan penyusunan identifikasi dan pemetaan jabatan fungsional oleh masing-masing OPD. Dilanjutkan dengan penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi jabatan OPD ke Bupati Probolinggo cq. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo. Kemudian Tim Bagian Organisasi dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Probolinggo akan merekap hasil usulan OPD.

“Hasil identifikasi dan pemetaan jabatan fungsional akan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI paling lambat minggu ke III bulan Desember 2019,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal