Wednesday, August 12, 2020
Depan > Kemasyarakatan > Pemkab Gelar Rakor Kredit Usaha Rakyat

Pemkab Gelar Rakor Kredit Usaha Rakyat

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan menggelar rapat koordinasi (rakor) Kredit Usaha Rakyat (KUR) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (19/11/2019).

Kegiatan ini diikuti peserta dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pelaksana SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber berasal dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Kementerian Keuangan RI dan Bank Rakyat Indonesia.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pelaku UMKM akan pentingnya SIKP untuk mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tepat sasaran,” kata Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi.

Sementara Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko mengatakan hingga saat ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang
perekonomian Indonesia.

“Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang dan penyedia berbagai jasa,” katanya.

Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia jelas Sidik, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. “Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan,” jelasnya.

Sidik menerangkan pada akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

“Dalam peraturan tersebut, terdapat 12 ketentuan baru yaitu terkait penurunan suku bunga, kelompok usaha sebagai penerima KUR, skema KUR khusus, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, skema KUR multisektor, mekanisme pembayaran yarnen, perubahan istilah KUR ritel menjadi KUR kecil, jumlah plafon KUR mikro untuk sektor produksi, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang dibolehkan, struktur biaya KUR penempatan TKI, KUR untuk masyarakat perbatasan dan KUR untuk optimalisasi KUBE,” tegasnya.

Menurut Sidik, dengan penetapan plafon maksimal KUR pada tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun, diharapkan dapat memberikan kemudahan pemberian kredit kepada UMKM khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, kontruksi dan sektor jasa produksi serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Rapat koordinasi KUR ini merupakan forum koordinasi dengan tujuan bahwa dengan program SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) ini negara hadir di tengah-tengah masyarakat, yang bisa menjadi stimulus pengembangan UMKM di Kabupaten Probolinggo dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun perbankan,” ujarnya.

Sidik menjelaskan SIKP merupakan tool yang dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. KUR sebagai bentuk bantuan subsidi bunga oleh pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan UMKM, dimana mulai tahun 2018 bunga yang dibayar masyarakat hanya sebesar 7%.

“SIKP dibangun untuk memperbaiki penyaluran KUR. Adanya SIKP diharapkan dapat memberikan early warning system sehingga penyaluran KUR tepat sasaran dan tepat jumlah, menyediakan informasi yang valid mengenai calon debitur potensial dan debitur, bahan kajian dalam pengambilan kebijakan serta otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah,” tambahnya.

Lebih lanjut Sidik menambahkan sampai saat ini KUR belum dapat memfasilitasi pembiayaan seluruh UMKM. Untuk melengkapi KUR, mulai tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Kredit Ultra Mikro (UMI) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan jumlah plafon maksimal Rp 10 juta per debitur. Mulai tahun 2019 SIKP akan digunakan dalam penyaluran kredit UMI sehingga seluruh UMKM mendapatkan tambahan modal dari pemerintah.

“Peran Pemerintah Daerah diharapkan tidak hanya sekedar mengupload calon debitur. Namun dapat berperan serta menempatkan modalnya pada kredit program pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kerjasama juga dapat dilaksanakan dengan BUMDes untuk pengembangan masyarakat desa,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal