Friday, December 13, 2019
Depan > Kesehatan > Pemkab Gelar Orientasi Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pemkab Gelar Orientasi Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar orientasi tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Hotel Paseban Sena Probolinggo, Selasa (8/10/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta yang berasal dari 33 puskesmas se-Kabupaten Probolinggo, terdiri dari dokter puskesmas dan puskesmas (bidan/perawat). Selama kegiatan mereka mendapatkan materi penatalaksanaan kekerasan terhadap anak, penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan serta peran lintas sektor terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto melalui Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Sutilah mengatakan kegiatan ini bertujuan agar tersedia tenaga kesehatan yang mampu tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) di Kabupaten Probolinggo.

“Setelah mengikuti orientasi, peserta tenaga kesehatan paham aspek hukum dan etika KtP/A termasuk TPPO, melakukan deteksi dini terhadap korban KtP/A termasuk TPPO, melakukan tatalaksana korban KtP/A termasuk TPPO sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, melakukan jejaring dan mekanisme rujukan pelayanan KtP/A termasuk TPPO serta melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KtP/A termasuk TPPO,” katanya.

Lebih lanjut Sutilah menerangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global terkait hak asasi manusia dan ketimpangan gender yang berdampak serius terhadap kesehatan perempuan dan anak.

“Upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi termasuk terbebas dari kekerasan merupakan komitmen global yang telah disepakati dalam Konferensi Internasional Tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Cairo pada tahun 1994, yang kemudian diikuti dengan Konferensi Tentang Perempuan IV di Beijing pada tahun 1995 yang dihadiri oleh sekitar 180 negara termasuk Indonesia,” terangnya.

Menurut Sutilah, sebagai tindak lanjut komitmen global tersebut, Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Gizi dan KIA, sebelumnya Ditjen Binkesmas) mulai mengembangkan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (PP-KtP) dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap anak (PP-KtA) sejak tahun 2000. Hingga tahun 2007, seluruh provinsi di Indonesia telah mendapat sosialisasi tentang PP-KtP dan PP-KtA, namun baru sebagian saja yang telah mengimplementasikan program ini di puskesmas.

“Pada tahun 2009, Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak bekerjasama untuk menyusun Pedoman Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan kemudian menyepakati untuk mengintegrasikan modul pelatihan PP-KtP dan PP-KtA menjadi pelatihan PP-KtPA pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan perubahan struktur organisasi di Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, dimana Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan Direktorat Bina Kesehatan Anak bergabung menjadi Direktorat Kesehatan Keluarga,” jelasnya.

Sutilah menjelaskan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peran tenaga kesehatan sangatlah besar. Yaitu, mulai dari mengidentifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum maupun social serta melakukan upaya pencegahannya.

“Melihat pentingnya peran tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan dan anak, maka Kementerian Kesehatan telah mengembangkan puskesmas mampu tatalaksana kasus KtPA dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di rumah sakit sebagai rujukannya,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal