Saturday, December 7, 2019
Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis

Pemkab Gelar Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis

Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan peta proses bisnis pada instansi pemerintah, Selasa dan Rabu (29-30/10/2019) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.

Bimtek sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah ini diikuti oleh seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat serta Kasubag Perencanaan OPD dan Kecamatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Hadir dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Muh. Happy sekaligus untuk membuka secara resmi bimtek penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemkab Probolinggo tersebut.

Dalam sambutannya Muh Happy menyampaikan bahwa bimtek kali ini merupakan rekomendasi dari Kementerian PAN & RB RI atas capaian nilai SAKIP Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 sebesar 70.12 dan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 61,76.

Beberapa manfaat dan tujuan yang ingin didapat melalui bimtek tersebut Happy menyebutkan diantaranya sebagai upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dalam bekerja mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Serta sebagai langkah awal sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Probolinggo.

“Senyampang saat ini sedang dilakukan penilaian kembali struktur tugas dan fungsi beberapa perangkat daerah maka dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan peta proses bisnis. Dengan harapan seluruh OPD mampu menyusun dan mempunyai peta proses bisnis yang kongkrit pada masing-masing unit kerja,” terangnya.

Lebih lanjut Happy menuturkan penyusunan peta proses bisnis ini membutuhkan kerja tim dan komitmen dari pimpinan tertinggi dari setiap instansi pemerintah. Selain itu kolaborasi antar OPD diperlukan untuk kecepatan pencapaian program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Keberhasilan dalam penyusunan peta proses bisnis ini menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi. Disamping mempermudah untuk melihat kemungkinan potensi terjadinya masalah pada suatu proses kegiatan. Sehingga penentuan solusi lebih terarah dan memiliki standar kualitas pelaksanaan pekerjaan,” pungkasnya.

Bertindak sebagai narasumber utama saat itu Erni Herawati, selaku Kepala Bidang Assessment Penyiapan Koordinasi Kelembagaan Politik Hukum dan Keamanan serta Pemerintah Daerah pada Kementerian PAN & RB Republik Indonesia. (dra)

cww trust seal