Friday, December 13, 2019
Depan > Kemasyarakatan > Musim Kemarau, BPBD Antisipasi Kekeringan

Musim Kemarau, BPBD Antisipasi Kekeringan

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sesuai informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Surabaya, prakiraan kondisi cuaca bulan Juni hingga Agustus 2019 di Jawa Timur menyebutkan bahwa sejak awal bulan Juni telah memasuki musim kemarau. Hal ini biasanya akan berdampak pada kekeringan yang mengakibatkan masyarakat kekurangan air bersih.

Untuk mengantisipasi musim kemarau yang berakibat pada kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi. Pasalnya dalam kurun waktu 2013 hingga 2018, terdapat beberapa desa di Kabupaten Probolinggo yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Yakni, tahun 2013 sebanyak 44 desa di 12 kecamatan, tahun 2014 sebanyak 40 desa di 13 kecamatan, tahun 2015 sebanyak 39 desa di 11 kecamatan, tahun 2016 sebanyak 31 desa di 11 kecamatan, tahun 2017 sebanyak 16 desa di 7 kecamatan dan tahun 2018 sebanyak 12 desa di 7 kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi mengatakan terlihat ada trend semakin sedikit jumlah desa yang mengalami kekeringan. Namun memang masalah kekeringan di Kabupaten Probolinggo belum dapat diselesaikan hingga 100%, dikarenakan memang beberapa daerah seperti di Desa Bulujaran Kidul dan sekitarnya jauh dari mata air.

“Terdapat hipotesis apabila sumber air di Tancak dapat dimanfaatkan untuk dialirkan, kemungkinan kebutuhan air di daerah tersebut dapat dipenuhi. Namun karena membutuhkan biaya yang cukup besar perlu pelaksanaan yang terencana dengan baik dan cermat,” katanya.

Menurut Anggit, faktor penyebab kekeringan tersebut dikarenakan adanya musim kemarau yang panjang, jauhnya sumber mata air serta kurang optimalnya jaringan air bersih (banyak pipa yang tidak berfungsi/mengalami kerusakan).

“Untuk menangani kekeringan tersebut, BPBD telah melakukan beberapa upaya meliputi distribusi air bersih ke daerah terdampak, distribusi bantuan tandon yang bisa dimanfaatkan sebagai terminal air serta berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terutama tentang kegiatan perpipaan dan pengeboran sumur serta optimalilasi sumber mata air agar menjadi prioritas untuk daerah yang berpotensi kekeringan,” jelasnya.

Anggit menjelaskan sejauh ini melalui upaya tersebut dan optimalilasi jaringan air dapat menurunkan jumlah daerah terdampak kekeringan. Hingga saat ini memang belum ada laporan kekeringan atau permintaan pengiriman air. Namun BPBD Kabupaten Probolinggo telah mengirimkan surat ke seluruh kecamatan untuk segera mendata dan mengirimkan permintaan pengiriman air jika di wilayahnya terdapat desa yang mengalami kesulitan air bersih, agar tidak terjadi keterlambatan informasi yang berakibat pula pada keterlambatan penanganannya.

“Dalam surat ini kami meminta kepada para Camat untuk mendata desa yang berpotensi terdampak kekeringan berikut data jumlah KK dan jiwa terdampak. Kepala desa hendaknya segera melaporkan dan mengajukan kepada BPBD Kabupaten Probolinggo mengetahui Camat terkait permohonan bantuan distribusi air bersih apabila diperlukan dan tidak dipungut biaya alias gratis. Serta Camat hendaknya berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari upaya untuk mengatasi krisis air bersih di masa yang akan datang,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal