Friday, December 13, 2019
Depan > Kemasyarakatan > Kembangkan Koperasi Melalui Jati Diri

Kembangkan Koperasi Melalui Jati Diri

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Jika mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop dan UKM) RI, sebetulnya koperasi itu usahanya harus terkait langsung dengan usaha anggota. Mengembangkan koperasi itu harus dilakukan melalui jati diri koperasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Penyuluhan dan SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Josef Teguh Sulaksono. “Sesuai dengan Permenkop UKM RI, semua aktivitas koperasi pada intinya bersumber pada dana yang berasal dari anggota. Tetapi juga dimungkinkan menerima dari pihak ketiga. Rata-rata usaha koperasi itu bergerak di usaha simpan pinjam koperasi,” katanya.

Menurut Josef, ada salah satu hal yang sering menjadi permasalahan didalam mengelola simpan pinjam. Selama ini koperasi pada umumnya tidak ada aturan internal didalam memberikan besaran pinjaman kepada anggota. “Ini merupakan sesuatu yang membahayakan dan rentan terhadap keberlangsungan koperasi. Didalam pemberian pinjaman karena tidak ada aturan tertulis dan tegas, maka kembali kepada suka dan tidak suka,” jelasnya.

Hal lain jelas Josef, koperasi yang secara sah didirikan pengurus atau anggota sebagai pemilik dan pengguna berangan-angan setelah koperasi berdiri dia akan menerima hibah atau menambah kredit ke bank. Sebetulnya khusus untuk pengelolaan simpan pinjam, seseorang kalau pinjam di koperasi untuk posisi yang aman dan anggota yang lain itu hanya sebatas sebesar simpanannya. Sehingga ada rasa aman untuk koperasi atau anggota yang lain.

“Tetapi biasanya seseorang yang baru menjadi anggota koperasi dengan simpanan yang masih minim diberi plafon pinjaman yang besar. Ini tentunya sangatlah rentan. Karena salah satu jaminan di koperasi itu adalah simpanannya sendiri. Serta ada jaminan tambahan kalau pinjamannya melebihi simpanannya,” terangnya.

Hanya saja terang Josef, saat ini ada tata kelola di dalam koperasi yang salah, khususnya di dalam mengelola Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Karena di KPRI ini dananya biasanya sering mengendap. Jika tidak ada aturan yang jelas, dana mengendap akhirnya setiap ada anggota yang butuh dipenuhi berapapun pinjamannya. Termasuk didalamnya juga KSPPS Wanita, Kopwan dan koperasi lainnya. Kecuali KSU/KSP yang sudah tegas aturannya.

“Menyikapi permasalahan ini, kami dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo hanya bisa ikut sesuai dengan peraturan dengan memberikan saran dan pembinaan. Semua kembali kepada aturan yang ada di koperasi masing-masing. Khususnya simpan pinjam yang potensi kemacetannya sangat tinggi. Sehingga koperasi sendiri yang bisa merubah. Selama tidak bertentangan dengan aturan diatasnya kami diam saja,” tambahnya.

Hal lain yang sering menjadi permasalahan dalam pengelolaan koperasi, khususnya simpan pinjam adalah kurang sadarnya orang yang menjadi anggota koperasi. Padahal tuntutan anggota koperasi, selain pinjam dia juga harus aktif menyimpan.

“Terkait dengan simpan pinjam didalam struktur modal sendiri (ekuitas) menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, khususnya simpanan pinjam, bahwa simpanan wajib itu adalah simpanan yang harus dibayar pada periode tertentu yang jumlahnya tidak harus sama, tetapi dalam kenyataan simpanan wajib semua anggota dibuat sama,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal