Tuesday, February 25, 2020
Depan > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Empat Naskah Raperda

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Empat Naskah Raperda

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/11/2019) pagi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap 4 (Empat) Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Pelayanan Publik, penyelesaian sarana dan prasarana pada Mal Pelayanan Publik secara bertahap telah terpenuhi. Saat ini jumlah layanan sebanyak 271 jenis layanan, terdiri dari 19 Organisasi Perangkat Daerah internal internal (Pemerintah Kabupaten Probolinggo) dan 11 instansi vertikal. Jumlah layanan akan terus bertambah seiring bertambahnya instansi yang tergabung. Yakni, keimigrasian (UKK) melayani paspor untuk WNI dan izin tinggal bagi WNA serta proses melayani SPKT, SKCK, SKBN dan perpanjangan SIM.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang diberikan terkait Raperda Penanggulangan Kemiskinan, untuk mengakomodir pemanfaatan dana CSR di Kabupaten Probolinggo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang mengamanatkan bahwa perusahaan di wilayah Kabupaten Probolinggo mempunyai kewajiban untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas sosial masyarakat dan lingkungan.

Kemudian terhadap PU Fraksi Partai Golkar, jawaban yang disampaikan terkait Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034, pengembangan daerah wisata oleh desa yang berada dibawah naungan BUMDes dikelola sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemerintah Daerah akan mendorong masing-masing desa bisa mandiri dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di wilayahnya dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Terhadap PU Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Pelayanan Publik, agar pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat diperlukan pemantapan teknologi informasi yang menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau elektronik government (e-government)

Lalu, terhadap PU Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Perubahan Kedua Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mendasari pertimbangan eksekutif atas perubahan Perda Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu adanya perubahan subjek retribusi khususnya jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Perubahan tersebut merupakan amanat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Perubahan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji. Sehingga diperlukan penyesuaian retribusi terkait uji berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang baru, dimana disebutkan batas akhir waktu penggunaan buku uji sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila belum melaksanakan perubahan bukti lulus uji, maka unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor tidak diperkenankan melaksanakan proses pengujian dan kendaraan wajib ujinya akan dialihkan ke daerah terdekat yang sudah melaksanakan smart card.

Terakhir, terhadap PU Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu jawaban yang disampaikan terkait Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Probolinggo Tahun 2019-2034, dalam rangka meningkatkan kepariwisataan daerah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melaksanakan program pengembangan dan pemasaran kepariwisataan meliputi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata yang ada di obyek wisata baik prasarana umum seperti akses jalan, air bersih, tempat sampah maupun prasarana penunjang seperti pusat informasi pariwisata (TIC) demi kenyamanan pengunjung, promosi dan kerja sama pariwisata serta peningkatan kapasitas sumberdaya pariwisata dan pengembangan dibidang ekonomi kreatif. (wan)

cww trust seal