Wednesday, November 20, 2019
Depan > Kemasyarakatan > DPUPR Gelar Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

DPUPR Gelar Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Kabupaten Probolinggo, Assosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten Probolinggo serta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis (bimtek) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Rabu hingga Jum’at (6-8/11/2019).

Kegiatan yang digelar di Pesanggrahan Semampir Kecamatan Kraksaan ini diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari penyedia jasa konstruksi sebanyak 43 orang dan pengguna jasa konstruksi sebanyak 7 orang.

Sebagai narasumber hadir dari Direktorat Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI, A2K4 (Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi) Indonesia dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kabupaten Probolinggo.

Kepala Bidang Jasa Kontruksi dan Peralatan DPUPR Kabupaten Probolinggo Moch. Adil Makruf mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan dan sikap para peserta dalam menerapkan kaidah-kaidah keselamatan.

“Tujuannya adalah menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan K3 pada pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Menurut Adil, peserta yang selama 3 (tiga) hari memenuhi kriteria akan dinyatakan lulus dan mendapatkan Sertifikat Petugas SMKK. Sertifikat ini bermanfaat meminimalisir terjadinya kecelakaan konstruksi seperti jatuhnya gerder jembatan, ambruknya sekolah dan lain sebagainya.

“Sertifikat petugas SMKK ini sangat diperlukan dalam perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi. Pemerintah Daerah akan mengevaluasi apakah sudah sesuai apa belum sehingga potensi kecelakaan kerja tidak akan terjadi. Harapannya, mampu meningkatkan kemampuan dan sikap dalam menerapkan kaidah-kaidah keselamatan,” tegasnya.

Sementara Sekretaris DPUPR Kabupaten Probolinggo Moch. Natsir mengatakan dalam rangka mengejar daya saing infrastruktur yang masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, Indonesia saat ini gencar meningkatkan pembangunan infrastrukturnya.

“Karena itu diperlukan pembinaan konstruksi yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” katanya.

Menurut Natsir, arah pembinaan jasa konstruksipun harus sesuai dengan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yaitu mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan.

“Namun bidang jasa konstruksi saat ini juga masih menghadapi permasalahan dimulai dari rendahnya pengawasan kesematan kerja, rendahnya SDM ahli yang bersertifikat serta semakin tingginya angka kecelakaan kerja hingga menyebabkan kematian,” jelasnya.

Natsir menambahkan oleh karena itu diperlukan SDM aparatur yang kompeten dalam menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. (wan)

cww trust seal