Friday, November 15, 2019
Depan > Informasi Layak Anak > DPPKB Gelar Kegiatan Mekanisme Koordinasi dan Penguatan Jaringan PPT

DPPKB Gelar Kegiatan Mekanisme Koordinasi dan Penguatan Jaringan PPT

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan mekanisme koordinasi dan penguatan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Rabu (16/10/2019).

Kegiatan yang dipusatkan di ruang pertemuan DPPKB Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo, Dinas Pendidikan, Kemenag, PPT RSUD Waluyo Jati, PPT RSUD Tongas, Bagian Hukum, Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo, SMP HATI BBS Kraksaan, bidan, IBI, Apdesi, Muslimat NU, LKSA, TKSA, LPA, Forum Anak, advokat, , relawan, Puspaga, Pekerja Sosial dan media massa.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari 2 (dua) orang narasumber. Yakni, Kanit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Yasintha Ma’u serta Kasi Perlindungan Perempuan Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur Hari Chandra.

Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amalia Etiq Primahayu mengatakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Probolinggo perlu mendapatkan perhatian secara serius dari semua pihak. Berbagai macam kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual dan perdagangan orang.

“Sebagai contoh beberapa kasus di Kabupaten Probolinggo yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, dihamili tanpa tahu siapa pelakunya. Anak korban kekerasan seksual karena pertemanan di medsos hingga tidak mau melanjutkan sekolah. Persetubuhan dengan keluarga terdekat yaitu dengan ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, pengasuh bahkan kejadian seperti ini hingga memiliki anak,” katanya.

Menurut Amalia, kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dengan berbagai macam faktor penyebab dan dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang kelas ekonomi dan status sosial. Untuk mengetahui akar masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak diperlukan pendekatan yang berbasis sistem.

“Harus ada upaya bersama/sinergi secara menyeluruh antara pusat dan daerah, pemerintah dengan masyarakat sipil, media massa bahkan dengan pengusaha melalui CSR dalam menetapkan program dan kegiatan untuk meminimalisasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah menjadi kewajiban bersama untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan/stakeholders perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Amalia menerangkan, perlu adanya penguatan sistem dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang optimal terhadap korban yang meliputi layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial hingga dapat kembali beraktifitas di masyarakat. “Khusus bagi pelaku, diterapkan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan yang paling penting, pola pencegahan perlu ditingkatkan agar kasus kekerasan menjadi berkurang atau bahkan menjadi zero kasus,” terangnya

Lebih lanjut Amalia menjelaskan, keterpaduan layanan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan kebiakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Perbup Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PPT yang pembentukannya difasilitasi oleh Dinas PPKB meliputi layanan medis dan medicolegal, layanan psikososial dan layanan hukum. PPT di Kabupaten Probolinggo berbasis rumah sakit yaitu PPT RSUD Waluyo Jati dan PPT RSUD Tongas.

“Saya menyadari masih banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang harus disinergikan bersama. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memformulasikan, mempertajam dan memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal