Monday, August 10, 2020
Depan > Kemasyarakatan > DPMD Gelar Workshop KPM dan Kader Posyandu

DPMD Gelar Workshop KPM dan Kader Posyandu

Reporter : Syamsul Akbar
GADING – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu di aula Kampoeng Kita Hotel & Waterpark Desa Condong Kecamatan Gading, Rabu hingga Jum’at (4-6/9/2019).

Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda ini diikuti oleh KPM dan Kader Posyandu dari 18 Desa pada 8 Kecamatan Lokus Stunting Kabupaten Probolinggo tahun 2020. Narasumber berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo, TA P3MD Kabupaten Probolinggo dan DPMD Kabupaten Probolinggo.

Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPMD Kabupaten Probolinggo Siti Kholifah mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kader desa. Sekaligus meningkatkan kepedulian serta pemahaman masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penanganan dan pencegahan stunting di tingkat desa.

“Selain itu, meningkatkan konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting serta meningkatkan alokasi APBdesa kegiatan terkait gizi dan penanganan stunting,” ungkapnya.

Menurut Siti, kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di 18 lokus Kabupaten Probolinggo tahun 2020. “Targetnya disepakatinya Rencana Kerja Tindak lanjut (RKTL) di tiap-tiap desa yang terangkum dalam 5 (lima) paket konvergensi pencegahan stunting di desa,” tegasnya.

Sementara Plt Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan salah satu visi Presiden RI dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seutuhnya. Sasaran dari pembangunan SDM tersebut terdiri dari pendidikan dan kesehatan.

“Jika kita lihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2024 Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah meningkatnya kesehatan masyarakat. Indikatornya adalah Indek Kesehatan Masyarakat. Tentunya ini selaras dengan visi dari Bapak Presiden RI untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Menurut Syamsul Huda, kalau sudah ditetapkan sebagai visi dan sasarannya sudah ditentukan, maka urusan bidang tersebut akan menjadi prioritas pembangunan minimal lima tahun ke depan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa masalah pendidikan dan kesehatan masih ada yang belum terselesaikan, salah satunya terkait dengan stunting.

“Sesuai dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Probolinggo sekitar 39,9%. Artinya angka stunting Kabupaten Probolinggo masih sangat tinggi. Kalau diturunkan ke tingkat desa, maka lokasinya ada di 18 desa pada 8 kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Syamsul Huda menegaskan kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk bisa mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo.

“Pencegahan dan penurunan angka stunting ini perlu melibatkan semua pihak. Termasuk peran desa sangat besar sekali dalam pengalokasian Dana Desa (DD) melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di tingkat desa,” terangnya.

Lebih lanjut Syamsul Huda menjelaskan kegiatan ini dilakukan sebagai sarana peningkatan kapasitas KPM dan Kader Posyandu agar bisa membantu berupaya dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di desanya masing-masing.

“Sebetulnya selama ini desa sudah melaksanakan program sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, tetapi masih belum optimal. Sehingga perlu komitmen dari para kepala desa agar programnya betul-betul terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Syamsul Huda menambahkan agar para KPM dan Kader Posyandu bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendata dan merumuskan RKTL sebagai bahan untuk menyusun RKPDesa sehingga secara otomatis bisa disiapkan anggarannya melalui APBDesa dalam pencegahan dan penurunan angka stunting di desanya.

“Saya menghimbau kepada seluruh KPM dan Kader Posyandu, khususnya di 18 desa lokus stunting agar pro aktif melaksanakan tugas dan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, sehingga apa yang menjadi masukan dan usulan bisa diterima semua pihak dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal