Sunday, January 26, 2020
Depan > Kemasyarakatan > DKPP Sosialisasikan Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

DKPP Sosialisasikan Alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi alokasi penyaluran pupuk bersubsidi dan implementasi penggunaan Kartu Tani di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (14/1/2020).

Kegiatan yang diikuti oleh 160 orang peserta terdiri dari distributor dan penyuluh pertanian se-Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian DKPP Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari beberapa narasumber. Yakni, sosialisasi Permentan 01/2020 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, evaluasi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo tahun 2019 dan persiapan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo serta progres Kartu Tani di Kabupaten Probolinggo, upaya percepatan implementasi dan kendalanya dari BNI Cabang Probolinggo.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian DKPP Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno mengatakan pertemuan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesepahaman terhadap penyaluran pupuk bersubsidi antar leading sektor. “Target luas tanam Kabupaten Probolinggo tahun 2020 meliputi padi seluas 56.572 hektar, jagung seluas 61.708 hektar dan kedelai seluas 1.274 hektar,” katanya.

Menurut Bambang, alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 untuk urea 45.500 ton, ZA 19.867 ton, SP36 4.322 ton, NPK 10.827 ton dan organik 3.667 ton. Tahun 2019, urea 44.116 ton, ZA 18.825 ton, SP36 3.907 ton, NPK 11.497 ton dan organik 5.062 ton. Dan tahun 2020, urea 22.400 ton, ZA 7.351 ton, SP36 1.763 ton, NPK 8.524 ton dan organik 839 ton.

“Data usulan pupuk bersubsidi tahun 2020 berdasarkan RDKK dan e-RDKK. Sesuai RDKK, luas tanam 219.127 hektar dengan pupuk urea 62.218 ton, ZA 41.154 ton, SP36 29.202 ton, NPK 51.124 ton dan organik 77.714 ton. Sementara sesuai e-RDKK, jumlah petani 109.694 orang dan luas tanam 186.326 hektar dengan pupuk urea 47.950 ton, ZA 31.801 ton, SP36 24.283 ton, NPK 43.039 ton dan organik 56.940 ton,” jelasnya.

Guna mengantisipasi timbulnya permasalahan dikemudian hari akibat berkurangnya jatah alokasi pupuk bersubsidi tingkat nasional terang Bambang, maka perlu adanya langkah-langkah. Diantaranya, petugas lapangan (PPL) pro aktif menyampaikan pada petani atau kelompok tani dalam untuk usaha tani serta penggunaan pupuk mengacu pada sistem Kalender Tanam (KATAM) yang dikeluarkan oleh BPTP.

“Bagi petani yang belum masuk e-RDKK agar segera mendaftarkan sehingga nantinya tidak akan terjadi petani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi karena belum masuk daftar e-RDKK. Petugas verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan agar benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaporkan secara rutin tiap bulan sesuai dengan data yang sebenarnya,” terangnya.

Bambang menambahkan bagi petani yang belum bergabung dengan kelompok agar segera bisa bergabung. Karena sesuai dengan Permentan Nomor 01/2020 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, hanya petani yang bergabung dengan kelompok yang akan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi.

“Oleh karena itu, petani mohon segera bergabung dengan kelompok agar bisa segera dientry oleh petugas ke dalam e-RDKK untuk mendapatkan kuota pupuk bersubsidi. Sebab kalau tidak, sesuai dengan Permentan mereka tidak akan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Namun yang menjadi kendala petani sulit bergabung ke kelompok terang Bambang salah satunya karena yang mempunyai hamparan berada di luar wilayah. Misal, hamparannya berada di Kecamatan Tegalsiwalan tetapi yang pemiliknya ada di wilayah Lumajang. Kedua, petani terkadang takut data yang diminta disalahgunakan. “Oleh sebab itu, petani harus pro aktif ketika dimintai data oleh petugas,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal