Thursday, November 21, 2019
Depan > Kemasyarakatan > Dispendukcapil Sosialisasikan Pindah Datang Penduduk

Dispendukcapil Sosialisasikan Pindah Datang Penduduk

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi berupa penyegaran pindah datang penduduk dengan 14 program pemerintah untuk layanan adminduk (administrasi kependudukan) di ruang pertemuan Bentar Kabupaten Probolinggo, Selasa (6/8/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 72 orang peserta terdiri dari Kasi Pemerintahan serta 2 (dua) orang operator Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi tentang pindah datang penduduk.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Slamet Riyadi melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Suliyati mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan pindah datang kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman petugas yang ada di kecamatan terkait dengan pelayanan pindah datang penduduk. Sebab selama ini masyarakat yang mengajukan pindah datang ini berkas-berkasnya banyak yang belum lengkap. Selain itu, tanda tangan pemohon terkadang masih belum ditandatangani,” katanya.

Menurut Suliyati, Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPWNI) ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan”.

“Fokus dari kegiatan ini adalah terkait dengan tanda tangan dari pemohon yang selama ini sering kosong dan petugas lebih memahami persyaratan pindah datang penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Suliyati menerangkan saat ini pindah datang penduduk ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 471.12/18749/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018 tentang mekanisme layanan surat pindah penduduk.

“Dengan adanya surat edaran tersebut, perpindahan penduduk sudah tidak lagi menggunakan pengantar RT/RW. Hanya saja disini semua desa tidak mau dengan alasan nantinya penduduk yang pindah dari desanya tidak terdata dengan baik. Sehingga diputuskan tetap menggunakan surat pengantar dari desa. Salah satu alasannya terkadang alamat yang dituju tidak jelas,” terangnya.

Oleh karena itu Suliyati mengharapkan kepada petugas supaya tertib dan mengikuti semua prosedur dan persyaratan yang benar. Kepada masyarakat agar sebelum pindah supaya mengurus kepindahan terlebih dahulu.

“Dengan adanya kegiatan ini kami mengharapkan agar ke depan bisa tertib administrasi kependudukan. Sekaligus memberikan kebahagiaan kepada masyarakat karena dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap,” harapnya. (wan)

cww trust seal