Tuesday, October 27, 2020
Depan > Kesehatan > Dinkes Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah Tentang BLUD

Dinkes Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah Tentang BLUD

Reporter : Mujiono
PROBOLINGGO – Untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi UPT Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo, Kamis (30/1/2020) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

BLUD merupakan sebuah penguatan kebijakan sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Dimana 33 Puskesmas di Kabupaten Probolinggo menyesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang BLUD atas perubahan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.

Sosialisasi kebijakan Pemerintah Tentang BLUD ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono yang memiliki peranan penting sebagai Ketua Tim Penilai BLUD Kabupaten Probolinggo.

Pemahaman dan pemantapan tentang BLUD ini dijelaskan secara detail oleh R. Wisnu Saputro selaku narasumber dari Subdit Badan Layanan Umum Daerah Direktorat BUMD, BULD dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri RI. Kegiatan ini diikuti oleh 33 UPT Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menjelaskan sosialisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan dalam menerapkan PPK BLUD di puskesmas, sehingga nantinya dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

“PPK BLUD merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan BLUD pada unit pelaksana teknis dinas/badan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara fleksibilitas saat mengelola keuangan,” ungkapnya.

Sementara R. Wisnu Saputro dalam paparannya menyebutkan pada perubahan Permendagri mengarah pada adanya penyederhanaan persyaratan penerapan dan tidak ada status penuh/bertahap. Selain itu, lebih mempermudah penerapan dan tetap akuntabel, tidak merubah yang sudah berjalan dengan baik, lebih simplikasi dan disempurnakan.

“Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP. Penerapan SAP berbasis akrual bagi BLUD dengan pemberlakuan PSAP 13 mulai tahun 2016,” katanya. (wan)

cww trust seal