Sunday, August 9, 2020
Depan > Pemerintahan > Dibuka Jusuf Kalla, Wakil Bupati Probolinggo Hadiri Evaluasi Sistem SPBE di Jakarta

Dibuka Jusuf Kalla, Wakil Bupati Probolinggo Hadiri Evaluasi Sistem SPBE di Jakarta

Reporter : Miruza

JAKARTA – Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018, di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur serta Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong  instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk dapat memperbaiki tata kelola penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. “Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi,” ujarnya.

Kabupaten Probolinggo mendapatkan nilai Indeks SPBE 2,15 dengan predikat cukup, masih diatas Indeks SPBE Nasional yaitu 1,98. Dari 370 Pemkab, 8% berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan, sedangkan 92% berpredikat cukup dan kurang. Dimana nilai Rata rata Indeks Pemkab sebesar 1,77. Dari 88 Pemkot, 25% berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan, sedangkan 75% berpredikat cukup dan kurang. Dimana nilai Rata rata Indeks Pemkot sebesar 2,17. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkewajiban melakukan akselerasi perbaikan pada domain Kebijakan, Tata Kelola dan Layanan SPBE.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi yang merupakan Potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik/ jelek, yang menang/ kalah, yang berprestasi/ tidak. “Tetapi hal itu sesungguhnya merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua,” ungkapnya.(Miruza)

cww trust seal