Wednesday, November 13, 2019
Depan > Pemerintahan > BKD Gelar Diklat Teknis Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN

BKD Gelar Diklat Teknis Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Pola Kemitraan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo, Senin hingga hingga Senin (21-28/10/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pejabat eselon III dan IV Kabupaten Probolinggo yang telah mengikuti kegiatan assessment/penilaian kompetensi manajerial pada tahun 2018 dan 2019. Tenaga pengajar diklat teknis pengembangan kompetensi manajerial tahun 2019 berasal dari widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Timur, Universitas 17 Agustus Surabaya, Assessor BKD Propinsi Jawa Timur serta Kepala BKD Kabupaten Probolinggo.

Diklat teknis pengembangan kompetensi manajerial ASN ini dibuka oleh Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro, Senin (21/10/2019). Pembukaan ini dihadiri oleh Esti Sri Rahayu mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur.

Kepala Bidang Pengembangan dan Kompetensi Aparatur BKD Kabupaten Probolinggo Handik Hariyanto mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemenuhan/pengembangan aspek-aspek kompetensi manajerial yang telah diperoleh peserta selama kegiatan assessment/penilaian kompetensi tahun 2018 dan 2019 berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pengembangan kompetensi manajerial.

“Kegiatan ini bertujuan agar para peserta mempunyai pengetahuan dalam hal pengembangan kompetensi manajerial dan bekal kemampuan agar dapat memenuhi aspek kompetensi manajerial baik dalam level saat ini maupun level yang lebih tinggi nanti sesuai standar yang baru yaitu PermenPANRB Nomor 38 tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN,” ungkapnya.

Sementara Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam kemajuan sebuah organisasi, termasuk organisasi pemerintah. “Untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik, pengembangan pegawai ASN untuk mewujudkan pegawai ASN yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam bekerja menjadi sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah,” katanya.

Menurut Doddy, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN telah disebutkan bahwa pegawai ASN merupakan unsur utama dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UU ASN tersebut juga disebutkan bahwa pegawai ASN memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

“Cara pandang dan pola pikir manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah berubah menjadi manajemen ASN, mengikuti perkembangan ilmu manajemen dan sesuai dengan tuntutan masyarakat akan aparatur negara yang berintegritas dan profesional,” jelasnya.

Doddy menerangkan dalam UU Tentang ASN tersebut telah disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak yang sama untuk dikembangkan kompetensinya. Konsekuensinya adalah setiap organisasi pemerintah wajib menyusun program dan kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Sebagai timbal balik, bagi pegawai ASN yang dikembangkan kompetensinya wajib memberikan kompetensi terbaik, inisiatif, motivasi dan kesediaan untuk memikul beragam peran dan tanggung jawab dalam organisasi.

“Kegiatan yang menjadi tindak lanjut assessment pejabat pengawas tahun 2018 dan 2019 adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Probolinggo khususnya kompetensi manajerial peserta baik untuk level sekarang maupun saat mendapat kesempatan untuk menggapai level berikutnya,” tegasnya.

Lebih lanjut Doddy berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membawa hasil yaitu memberikan bekal ilmu yang bermanfaat khususnya dalam hal penguasaan aspek-aspek yang menjadi standar kompetensi jabatan terbaru dalam PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

“Saya berharap mudah-mudahan capaian level kompetensi seluruh peserta bisa meningkat, sehingga secara tidak langsung akan terjadi peningkatan kinerja selaku abdi Negara dan abdi masyarakat,” harapnya. (wan)

cww trust seal