Wednesday, November 20, 2019
Depan > Pemerintahan > Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan RAPBD 2020

Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan RAPBD 2020

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020, Jum’at (8/11/2019) pagi.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA Timbul Prihanjoko, sejumlah pejabat serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Dalam laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan RAPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 yang dibacakan oleh Hafiluddin Faqih ini disebutkan salah satu elemen penting dalam pemerintahan yang baik dan bersih adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu dua elemen penting tersebut harus menjadi roh bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mengelola keuangan daerah.

Dalam perangkaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2020, pendapatan daerah sebesar Rp 1.929.543.460.699,83. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 244.529.441.000, dana perimbangan sebesar Rp 1.142.417.646.401,33 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 542.596.373.298,50. Belanja daerah sebesar Rp 1.949.321.085.886,83 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 1.198.953.523.954,83 dan belanja langsung sebesar Rp 750.367.561.932.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Badan Anggaran menyatakan bahwa secara umum sistematika penyusunan dan penulisan rancangan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2020 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Sedangkan terhadap hal-hal yang masih perlu diadakan penyempurnaan baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah, sebagaimana dalam pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Dalam laporan Banggar tersebut juga disampaikan catatan, saran, harapan dan rekomendasi komisi-komisi maupun fraksi-fraksi agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program kegiatan pada APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2020.

Angka kematian ibu dan bayi serta stunting merupakan salah satu masalah yang berpengaruh terhadap IPM Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu kepada OPD terkait agar lebih maksimal dalam menekan permasalahan tersebut melalui program-program pencegahan maupun penanggulangan persoalan dimaksud.

Badan Anggaran sepakat bahwa pembahasan RAPBD menganut prinsip tepat waktu, namun tentu tetap sesuai dengan norma/aturan, karena pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel, transparan dan partisipatif dengan mengedepankan asas keadilan dan kepatutan.

Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dalam mempengaruhi kenaikan pendapatan, hendaknya diikuti dengan kenaikan pendapatan yang signifikan dengan tidak mengganggu stabilitas ekonomi serta sosial dan budaya masyarakat dan peningkatan pengawasan terhadap mekanisme penyetorannya.

Dengan mempertimbangkan dan tanpa menafikan persoalan waktu, maka sungguh sangat disadari tidak mungkin untuk dilaksanakan secara sempurna. Untuk itu sangatlah diperlukan kejernihan berfikir, kecerdasan, keseriusan serta kearifan dalam menetapkan dan menjalankan program kegiatan yang mampu secara maksimal dan optimal untuk dilaksanakan.

Tidak lama lagi musim penghujan akan datang, oleh karena itu penting untuk dilakukan pemetaan yang baik, utamanya daerah yang rawan mengalami banjir dan tanah longsor, diharapkan OPD terkait meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengelolaan keuangan daerah yang cukup besar ini hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya. Karena pada dasarnya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik adalah perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan daerah sebagai pemegang saham pemerintahan. (wan)

cww trust seal