Friday, November 15, 2019
Depan > Pemerintahan > Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan KUA-PPAS P-APBD 2019

Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan KUA-PPAS P-APBD 2019

Reporter : Hendra Trisianto
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019, Kamis (25/7/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurahman ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak esekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hadir pula, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal serta pimpinan BUMN/BUMD di lingkungan Kabupaten Probolinggo.

Dalam laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 yang dibacakan oleh Wijayanti Kusuma Dewi disebutkan pembahasan KUA-PPAS P-APBD tahun 2019 dilakukan secara simultan dan tidak dibahas secara terpisah, karena semua esensi yang terkandung di dalamnya saling mendukung antara kebijakan program dan plafon anggarannya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan umum Perubahan APBD tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan Perubahan APBD tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya kebijakan umum anggaran Perubahan APBD tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD tahun 2019. Perubahan tersebut diakibatkan oleh terjadinya pelampauan target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan dalam KUA Perubahan tahun 2019, kemudian terjadi pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang digunakan tahun 2018.

Oleh karena itu, KUA perubahan sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019, perlu adanya penyesuaian dan sinkronisasi antara rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta telah sesuai dengan kondisi riil Kabupaten Probolinggo.

Pada saat rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran juga disampaikan secara umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kekuatan pendapatan daerah, semula sebesar Rp.2.376.737.387 menjadi Rp.2.398.553.278.413 atau mengalami kenaikan sebesar 0,92% sehingga setelah perubahan bertambah sebesar Rp.21.815.891.413. Belanja daerah target semula sebesar Rp.2.425.013.330.116 naik menjadi Rp.2.580.249.680.310,82 atau naik sebesar 6.40%, sehingga setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp.155.236.350.194,82. Sementara pada kebijakan pembiayaan juga terdapat perubahan, penerimaan pembiayaan semula Rp.55.319.943.116 bertambah Rp.133.420.458.781,82 sehingga setelah perubahan menjadi Rp.188.740.401.897,82 atau mengalami kenaikan sebesar 241.18%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp.7.044.000.000.

Dengan demikian jika dibandingkan antara pendapatan daerah setelah perubahan dengan belanja daerah setelah perubahan, maka terdapat defisit sebesar Rp.181.696.401.897,82. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dan ditambah sisa lebih tahun berkenaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.181.696.401.897,82 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada P-APBD tahun 2019 ini. (dra)

cww trust seal