Wednesday, August 21, 2019
Depan > Kemasyarakatan > Bakesbangpol Silaturahim dengan LSM/Ormas

Bakesbangpol Silaturahim dengan LSM/Ormas

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Probolinggo melakukan silaturahim dengan para Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di aula KPRI Prastiwi Kabupaten Probolinggo, Selasa (13/8/2019) siang.

Kegiatan pemberdayaan LSM, yayasan dan ormas ini diikuti oleh para LSM/Ormas yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selain dari Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, kegiatan ini juga dihadiri narasumber dari Polres Probolinggo.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan kegiatan silaturahim dengan LSM/Ormas ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dengan para LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kini ada sekitar 37 LSM/Ormas di Kabupaten Probolinggo yang terdata dan belum mendaftarkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo.

“Dari 57 LSM/Ormas di Kabupaten Probolinggo, hanya 17 LSM/Ormas saja yang statusnya jelas karena telah berbadan hukum. Dimana LSM terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara Ormas di Kementerian Dalam Negeri. Sementara 37 LSM/Ormas sisanya belum berbadan hukum,” ungkapnya.

Menurut Ugas, memang aturan sekarang ini tidak apa-apa LSM tidak berbadan hukum, hanya masalahnya kalau mereka tidak berbadan hukum pada satu saatnya LSM/Ormas itu minta bantuan atau difasilitasi oleh pemerintah maka tidak akan bisa. LSM/Ormas yang telah berbadan hukum dipastikan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk LSM dan Kementerian Dalam Negeri untuk Ormas. Surat keterangan inilah yang dijadikan salah satu syarat LSM/Ormas untuk mendaftarkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo.

“Bagi LSM/Ormas yang tidak berbadan hukum tidak akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan juga tidak akan mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kepolisian jika melakukan aksi. Tentunya aksinya pun akan dibubarkan,” jelasnya.

Untuk mengetahui keberadaan LSM/Ormas di Kabupaten Probolinggo terang Ugas, pihaknya sudah berusaha untuk melakukan pendataan ulang dengan cara menjaga komunikasi secara kontinyu sehingga bisa tahu perkembangan LSM/Ormas.

“Kami juga berusaha akan selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya aturan-aturan baru dan zaman perkembangan begitu cepat sehingga LSM termasuk Ormas yang ada di Kabupaten Probolinggo harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau pemerintah. Karena LSM dan Ormas sebagai kontrol sosial dan pemerintah serta memberdayakan masyarakat,” terangnya.

Ugas berharap kepada seluruh pengurus LSM/Ormas yang belum berbadan hukum di Kabupaten Probolinggo agar segera mengurusnya. Tujuannya agar memudahkan pemerintah dalam hal pemantauan aktifitas LSM/Ormas supaya tidak berbenturan aturan perundang-undangan.

“Harapannya semua LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Probolinggo bisa tercatat di pusat sebagai LSM/Ormas yang berbadan hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam memantau dan memberikan pemberdayaan kepada para LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Probolinggo,” harapnya. (wan)