Thursday, July 29, 2021
Depan > Pemerintahan > Tahun 2019, Sisakan Angka Kemiskinan Sebesar 17,76%

Tahun 2019, Sisakan Angka Kemiskinan Sebesar 17,76%

Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan keberhasilan gemilang. Adanya trend penurunan tingkat kemiskinan sejak tahun 2013 yang lalu yang kini masih menyisakan angka 17,76% di tahun 2019 atau sebanyak 207.220 jiwa dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo.

Hal ini disampaikan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dan sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat desa/kelurahan, Kamis (27/2/2020) siang di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.

Bupati Tantri memaparkan tingkat pengurangan angka kemiskinan tersebut secara signifikan terjadi sejak tahun 2017 khususnya pada dua tahun terakhir. Dimana jumlah penduduk pra sejahtera di Kabupaten Probolinggo berkurang sebanyak 29.500 jiwa yakni pada tahun 2018 sebesar 1,81% (19.660 jiwa) serta pada tahun 2019 sebesar 0.95% (9.840 jiwa).

“Tentu capaian angka penurunan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo. Hal ini sangat patut kita syukuri terutama jika kita melihat angka kemiskinan pada tahun 2013 yang lalu sebesar 21,12%,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri menjelaskan bahwa dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memotret kondisi penduduk Kabupaten Probolinggo selama ini adalah dari angka garis kemiskinan. Yakni jumlah uang per kapita per bulan yang secara normal di keluarkan oleh suatu keluarga untuk memenuhi segala kebutuhannya berupa makanan maupun non makanan.

Lebih lanjut Bupati Tantri mengemukakan masih banyaknya fakta ditemukan bahwa warga cenderung memilih mengaku miskin pada saat didatangi surveyor BPS. Salah satu penyebabnya adalah adanya asumsi yang keliru bahwa survey tersebut adalah untuk mendata penerima bantuan.

“Berikutnya adalah beberapa potret pada saat pelaksanaan program penempelan stiker keluarga pra sejahtera, meskipun warga tersebut dengan tergolong mampu namun masih mau ditempeli stiker. Inilah PR besar kita bersama untuk bisa merubah mindset keliru ini,” tegas Bupati Tantri.

Sementara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto menuturkan rakor sinergi bersama Forkopimda tersebut adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk mengawal kesiapan pemerintah desa dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.

Edy menuturkan salah satu strategi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan adalah melalui harmonisasi perencanaan antara desa dan daerah. Harapannya adalah nantinya tidak ada desa yang membuat perencanaan diluar visi misi Bupati selaku kepala daerah.

“Sangat diperlukan harmonisasi antara RPJMDes dan RPJMD sekaligus monitoring dan evaluasi APBDes sejak di awal perencanaan, penganggaran serta pelaksanaannya. Adanya pengalokasian dana APBN yang cukup besar di desa juga diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

Selain Bupati Tantri, kegiatan yang diikuti oleh Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Probolinggo ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, perwakilan Forkopimda dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo serta Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono. (dra)

cww trust seal