Monday, December 6, 2021
Depan > Kesehatan > Sikapi Berita Keliru PMI Jatim, Pemkab Gelar Konferensi Pers

Sikapi Berita Keliru PMI Jatim, Pemkab Gelar Konferensi Pers

Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Untuk mengklarifikasi penyebaran berita keliru dari Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur di media sosial (medsos) beberapa hari ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PMI Kabupaten Probolinggo menggelar konferensi pers, Kamis (5/3/2020) siang di ruang pertemuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo.

Terkait Surat edaran tertanggal 3 Maret 2020 yang menyatakan ada 65 warga Jawa Timur yang berstatus suspect Virus Corona dan 3 warga diantaranya berasal dari Probolinggo, Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menegaskan bahwa Surat Edaran itu tidak benar seluruhnya.

Informasi tersebut diperkuat setelah pihaknya mengkonfirmasi PMI Jawa Timur. Anang menjelaskan yang dimaksud suspect disini adalah pasien yang sudah terinfeksi dan dalam pengawasan medis. Sementara daftar tersebut adalah warga eks karantina dan telah dinyatakan sehat dan tidak terinfeksi virus corona.

“Mereka sebelumnya di evakuasi dari Wuhan dan langsung dikarantina di Natuna selama 14 hari oleh tim medis. Hasilnya semua clear dan sudah mendapat surat keterangan sehat dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Mereka itu bukan suspect, yang benar adalah daftar nama orang dalam pengawasan,” tegasnya.

Kejadian ini sangat disayangkan oleh Ketua PMI Kabupaten Probolinggo dr Shodiq Tjahjono yang juga membenarkan atas adanya surat edaran tersebut. Namun, surat itu sebenarnya ditujukan pada internal pengurus PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur dan tidak untuk dikonsumsi publik.

Hanya saja kata Shodiq, ada kesalahan redaksi fatal pada edaran ini dan kemudian ada yang sengaja menyebarkan ke media sosial sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat, tidak hanya di Probolinggo saja namun di Jawa Timur.

“Tujuan dikeluarkan surat itu sebenarnya adalah untuk menginstruksikan kepada PMI kabupaten/kota agar meningkatkan edukasi masyarakat terkait virus corona. Dan selanjutnya untuk memberikan pendampingan kepada orang-orang yang sudah lepas karantina agar mereka bisa kembali menjalani hidup sebagaimana mestinya,” tandasnya. (dra)