Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo memasuki tahap akhir. Jum’at (8/11/2019) pagi digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi dan Penetapan Perda Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta Forkopimda, Komisioner KPU, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD di Kabupaten Probolinggo.
Secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD (Fraksi Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra, PPP dan PDIP) dapat menerima dan menyetujui Raperda Tentang Dana Cadangan Kabupaten Probolinggo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan penetapan Perda Dana Cadangan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo disaksikan oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo serta seluruh peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengaku sangat bersyukur karena Raperda yang telah diusulkan terdapat kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif yang dapat diterimanya usul dan saran guna penyempurnaan Raperda.
“Hal ini terjadi karena dilandasi pada keyakinan bahwa legislatif dan eksekutif memiliki persepsi yang sama membentuk peraturan daerah yang akan memberikan landasan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Wabup Timbul, Perda Dana Cadangan ini sebagai regulasi dan pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
“Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, kekompakan maupun kerja sama yang baik selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (wan)
