Tuesday, June 22, 2021
Depan > Pemerintahan > Seluruh Fraksi Setujui LPj Pelaksanaan APBD 2019

Seluruh Fraksi Setujui LPj Pelaksanaan APBD 2019

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019 memasuki tahapan akhir.

Jum’at (17/7/2020) pagi digelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Tentang Raperda LPj Pelaksanaan APBD tahun 2019.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan sejumlah pejabat di di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hadir pula perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Dalam PA tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo mulai dari Fraksi Nasdem, PKB, Golkar, PPP, PDIP-Hanura dan Gerindra dapat menerima dan menyetujui Raperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Dalam Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Probolinggo dan Bupati Probolinggo Tentang Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 disebutkan pendapatan daerah sebesar Rp 2.405.134.988.058,74, belanja daerah dan transfer sebesar Rp 2.412.872.383.154,60 dan surplus/defisit sebesar Rp (7.737.395.095,86).

Selanjutnya, pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp 189.427.731.408,30, pembiayaan pengeluaran daerah sebesar Rp 6.252.500.000,00 dan surplus/defisit sebesar Rp 183.175.231.408,30.

Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 4.854.830.354,26, selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja dan tranfer sejumlah Rp (178.756.563.787,23), selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (173.901.733.432,97), selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (744.602.879,47), selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 791.500.000,00, selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1.536.102.879,47).

Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2019, Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal sebesar Rp 187.620.628.528,83, penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar Rp 183.618.442.974,83, total Rp 2.185.554,00, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) sejumlah Rp 175.437.836.312,44, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp (2.185.554,00), lain-lain Rp 0.00. Dengan demikian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar Rp 175.437.836.312,44.

Neraca Daerah per 31 Desember 2019, jumlah aset sebesar Rp 2.441.287.793.527,01, jumlah kewajiban Rp 39.128.624.141,20 dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 2.402.159.169.385,81.

Kemudian Laporan Operasional per 31 Desember 2019 meliputi kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa. Untuk kegiatan operasional meliputi jumlah pendapatan laporan operasional sebesar Rp 2.136.296.359.119,86, jumlah beban sebesar Rp 1.973.651.072.367,18 dan surplus/defisit dari operasional sebesar Rp 162.645.286.752,68.

Kegiatan non operasional diantaranya surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 0.00, defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 23.940.319.259,11 dan surplus/defisit dari non operasional Rp 138.704.967.493,57. Sementara pos luar biasa meliputi pendapatan luar biasa-LO sebesar Rp 0,00, beban luar biasa Rp 2.169.126.992,00, surplus/defisit dari pos luar biasa Rp (2.169.126.992,00) dan surplus/defisit-LO Rp 136.535.840.501,57.

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019, saldo kas awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp 187.677.901.897,82, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 350.045.738.084,41, arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp (362.355.394.022,97), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp (100.788.433,47) dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp 0,00. Sehingga saldo kas akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 175.409.675.469,73.

Kemudian laporan perubahan ekuitas Per 31 Desember Tahun 2019, ekuitas awal sebesar Rp 2.280.784.283.896,37, surplus/defisit LO sebesar Rp 136.535.840.501,57, dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp (15.160.955.012,13) dan ekuitas akhir sebesar Rp 2.402.159.169.385,81.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Bupati Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Raperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengaku bersyukur serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat meraih opini WTP dari BPK RI untuk yang ke-7 kalinya.

“Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama legislatif dan eksekutif, mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 yang dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Ke depan, Wabup Timbul tetap mengharapkan adanya kerja sama yang lebih baik lagi sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya berjalan lebih baik. “Kami mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD Kabupaten Probolinggo agar tetap melakukan pengawasan supaya dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” harapnya. (wan)

cww trust seal