Saturday, September 18, 2021
Depan > Pemerintahan > Sekda Soeparwiyono Pimpin Rakor Tim Percepatan Berinvestasi

Sekda Soeparwiyono Pimpin Rakor Tim Percepatan Berinvestasi

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Berinvestasi Kabupaten Probolinggo yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (4/3/2020).

Rakor ini diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Tutug Edi Utomo, Asisten Administrasi Umum Abdul Halim, Kepala DPMPTSP Kristiana Ruliani, Kepala Badan Keuangan Daerah Dewi Korina, Kepala Bappeda Santiyono, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prijono, Kabag Pemerintahan Roby Siswanto serta perwakilan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono menyampaikan rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 yang diadakan pada tanggal 20 Pebruari 2020 di Jakarta dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia serta dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Dalam Rakornas tersebut disampaikan bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui investasi. Demi menumbuhkan perekonomian tersebut, maka pelayanan kepada investor harus dipermudah dan tidak berbelit-belit,” katanya.

Menurut Sekda Soeparwiyono, selama ini banyak investor yang masuk di Kabupaten Probolinggo tetapi masih terkendala dengan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo. “Inilah yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama. Kalau hal itu bisa dipercepat mengapa harus diperlambat. Tujuannya bagaimana perkembangan perekonomian ini bisa meningkat dengan kehadiran investor,” jelasnya.

Sekda Soeparwiyono menerangkan APBD Kabupaten Probolinggo masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu memback up seluruh pembangunan di Kabupaten Probolinggo. “Kehadiran investor ini diharapkan dapat membantu proses pembangunan agar berjalan dengan lancar,” terangnya.

Dalam Rakornas Investasi 2020 tersebut jelas Sekda Soeparwiyono, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) harus mendorong investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya sistem desentralisasi (otonomi daerah), membuka kewenangan Pemda dalam dukungan kebijakan investasi. Karena itu, untuk memajukan investasi, dibutuhkan kerjasama baik Pemerintah Pusat maupun Pemda.

“Selain itu, mendorong seluruh Pemda untuk segera memiliki PTSP dalam rangka menggiatkan peluang investasi di segala sektor. PTSP disini sudah terbentuk tinggal ditingkatkan. Serta mendorong Pemda untuk menjawab tuntutan masyarakat akan layanan investasi dengan cepat, tidak berbelit, transparan dan mudah diakses,” tegasnya.

Kesimpulan dari rakor tersebut tambah Sekda Soeparwiyono, Kepala Daerah diminta untuk menunjuk orang yang tepat dan berintegritas untuk menjalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Daerah diminta membuat mekanisme untuk melakukan pengawasan untuk DPMPTSP, Kepala Daerah diminta berkomitmen untuk mendelegasikan kewenangannya dalam memberikan perijinan. Kepala Daerah diminta mendukung DPMPTSP termasuk kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mempermudah sistem.

“Selanjutnya, membuat pelatihan bagi orang-orang yang dianggap belum berkapabilitas dengan membuat pelatihan-pelatihan agar mereka mampu memahami dan mengerti tentang pelayanan publik terutama mindset pelayanan publik yang pas untuk mendorong perijinan. Terkait dengan regulasi yang ada agar jangan sampai menghambat investasi. Tidak hanya itu Mendagri juga meminta Kepala Daerah untuk mereformasi birokrasi dengan menyederhanakannya,” pungkasnya.

Sementara Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan paparan hasil Rakornas Investasi 2020. Menurutnya, 5 (lima) prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019-2024. Meliputi, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

“Arahan Presiden, 5 tahun ke depan yang akan dikerjakan, membangun SDM yang pekerja keras yang dinamis, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi Omnibus Law untuk merevisi puluhan Undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan yang menghambat pengembangan UMKM serta investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong,” ujarnya.

Menurut Kristiana Ruliani, alur pengaturan omnibus law cipta lapangan kerja diantaranya investasi, UMKM dan pemerintah. Pelayanan perijizinan yang dilakukan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. “Tuntutan masyarakat akan layanan investasi adalah cepat, tidak berbelit-belit, transparan dan mudah diakses,” tegasnya.

Kristiana Ruliani menerangkan salah satu langkah untuk memberikan pelayanan perizinan bagi para investor melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. MPP merupakan salah satu langkah peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung investasi. Saat ini baru ada 19 MPP se-Indonesia, termasuk didalamnya adalah MPP Kabupaten Probolinggo.

“Kehadiran MPP merupakan perwujudan birokrasi 4.0 dan diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir berkinerja tinggi. Tujuan MPP adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan,keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Pelayanan publik yang prima harus ada kejelasan, transparan dan ketepatan,” pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan diskusi dan dialog yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono. Beberapa saran dan masukan disampaikan oleh beberapa OPD terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo. (wan)