Monday, December 6, 2021
Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022

PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD tahun 2022, Rabu (24/11/2021) malam.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan penyusunan APBD harus mengikuti aturan dan patuh secara terpadu serta berkesinambungan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, saluran irigasi dan jembatan, terutama lokasi yang belum tersentuh dan daerah-daerah tujuan pariwisata agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya meminta penjelasan terkait target RPJMD yang sudah dan belum tercapai, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021.

Lalu Fraksi Partai Golkar, salah satu PU-nya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan uji kir. Apakah Pemerintah Daerah sudah mempunyai database kendaraan angkutan barang yang ada di Kabupaten Probolinggo? Sehingga mungkin sudah waktunya bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk menertibkan mobil angkutan barang di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat temuan di lapangan masih sangat banyak kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki bahkan tidak pernah di uji kir. Padahal tiap hari melakukan operasional mengangkut barang melewati jalan desa, jalan kabupaten dengan muatan yang kadangkala melebihi kapasitas daya angkutnya sehingga menyebabkan kerusakan jalan yang cukup parah

Kemudian Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu PU-nya mengatakan dalam mengoptimalkan program pengembangan kewirausahaan dan kemudahan proses perizinan bagi UMKM untuk menunjang pemulihan ekonomi pasca Covid-19 meminta penjelasan bagaimana pemerintah merespon berbagai tantangan di masa transisi pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi dan infrastruktur dasar tersebut.

Berikutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam salah satu PU-nya memohon penjelasan apakah capaian target pembangunan infrastruktur jalan bisa terselesaikan pada tahun 2022 atau masih sebatas slogan saja dan masihkah berlanjut pada tahun anggaran berikutnya? Mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang memerlukan perbaikan terutama setelah terkena gerusan air di musim penghujan.

Terakhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui salah satu PU-nya menyampaikan terkait kondisi defisit pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang diasumsikan sebesar Rp 126.551.917.368,00. Sektor apa saja yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kegiatan SKPD apa saja yang berpeluang untuk melakukan rasionalisasi agar defisit bisa ditekan lebih rendah.

Pembahasan ini akan berlanjut dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2021. (wan)