Wednesday, October 27, 2021
Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2021

PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2021

Reporter : Hendra Trisianto
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD tahun 2021, Senin (16/11/2020) pagi.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Hadir pula perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi Partai NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, PPP, PDI Perjuangan dan Gerindra) yang dibacakan oleh Joko Wahyudi mengatakan suksesnya kegiatan di daerah sangat terdukung oleh kekuatan anggaran daerah, sehingga upaya-upaya penggalian potensi-potensi daerah yang mampu mendongkrak sumber pendapatan daerah haruslah selalu dimaksimalkan.

Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan sesuai dengan rencana pemerintah pembelian pupuk bersubsidi tahun 2021 dengan menggunakan Kartu Tani untuk data e-RDKK batas akhir tanggal 20 Nopember 2021. Sejauh mana hasil pendataan dan entry data e-RDKK sampai saat ini.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya menyebutkan prioritas peningkatan PAD salah satunya penyesuaian tarif dan peningkatan kepatuhan melalui administrasi reformasi perpajakan dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi. Sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam hal administrasi reformasi?

Lalu Fraksi Partai Golkar, salah satu PU-nya mengungkapkan berkaitan dengan potensi pendapatan daerah dari hasil retribusi wisata kawasan Gunung Bromo, apakah masih dimungkinkan untuk dilakukan pembicaran/pembahasan ulang tentang prosentase bagi hasil retribusi kawasan wisata Gunung Bromo, sehingga dimungkinkan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo untuk lebih dalam menggali potensi-potensi baru di kawasan wisata Gunung bBromo jika bagi hasilnya dipandang lebih menguntungkan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo.

Kemudian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam salah satu PU-nya mengatakan layanan online e-KTP Dispenduk Capil yang di buka pada jam 08.00 WIB sering ditutup pada jam 08.30 WIB sehingga mengakibatkan layanan online e-KTP begitu singkat dan tidak koofesien. Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan online sangat tinggi, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap tertibnya adminitrasi kependudukan juga tinggi dan sangat pentingnya layanan e-KTP tersebut. Apa yang menjadi kendala singkatnya waktu pelayanan online e-KTP tersebut?

Terakhir Fraksi PDI Perjuangan melalui salah satu PU-nya menyampaikan Kabupaten Probolinggo adalah daerah yang memiliki tempat yang strategis dengan pangsa pasar yang cukup dominan bagi masyarakatnya untuk mengadakan jual beli secara global terhadap potensi daerah dengan hasil bumi yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terutama disaat pandemi, sektor pertanian diharapkan dapat membantu memulihkan perekonomian yang tidak menentu di masyarakat. Akan tetapi didalam kenyataan yang terjadi pada saat musim tertentu terutama dalam musim panen raya masih sering dijumpai penurunan harga yang tidak terkendali sebagai akibat permainan harga dari ulah pedagang. Bagaimana kiat pemerintah daerah menangani hal tersebut?

Serta Fraksi Partai Gerindra mengungkapkan dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meminta kepada pemerintah untuk membangun pasar tradisional di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan.

Dalam hal meningkatkan kesehatan gizi masyarakat dan meningkatkan perekonomian masayatak dan meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada pemerintah untuk membangun pasar ikan. Dimana pasar tersebut menyediakan berbagai macam ikan segar serta menyediakan kios-kois pengolahan dan masakan ikan dengan berbagai macam variasi sesuai selera konsumen.

Pembahasan ini akan berlanjut dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2021. (dra)