Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Empat Naskah Raperda

PU Fraksi Terhadap Empat Naskah Raperda

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap 4 Naskah Raperda Kabupaten Probolinggo, Selasa (9/2/2021).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaedi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Secara berurutan, masing-masing fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo (Fraksi Partai NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan serta Fraksi PDI Perjuangan) menyampaikan PU-nya terhadap 4 Naskah Raperda.

Ke-4 naskah Raperda tersebut meliputi, Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Selanjutnya, Raperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam Raperda Kabupaten Probolinggo Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan semestinya.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dalam pengendalian penyebaran perlu adanya retribusi tambahan guna memaksimalkan pengendalian penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu Fraksi Partai NasDem meminta penjelasan apakah selama pandemi ini realisasi retribusi penanganan kesehatan di Kabupaten Probolinggo ada perbedaan yang signifikan?

Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam salah satu PU-nya menyampaikan dengan adanya Perda Retribusi Jasa Umum mengharapkan penertiban yang berkaitan dengan jasa retribusi umum yang justru tidak menguntungkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Probolinggo.

Terkait dengan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, salah satu PU yang disampaikan Fraksi Partai Golkar adalah memohon penjelasan sejauh mana Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan penertiban terhadap Rumah Potong Hewan. Hal ini biaa dilihat masih banyak para pedagang memotong hewan tidak pada Rumah Potong Hewan, melainkan di luar Rumah Potong Hewan. Semua ini akan berpengaruh terhadap mutu daripada daging yang di potong.

Karena fakta di lapangan banyak hewan sakit atau tidak layak potong juga dipotong dan di distribusikan ke masyarakat. Hal ini penting disampaikan karena sangat berhubungan dengan kesehatan masyarakat jika mengkonsumsi daging yang tidak layak konsumsi.

Salah satu PU yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra adalah berkaitan dengan Retribusi IMTA. Selain menarik retribusi, pemerintah juga perlu adanya pengelolaan transfer ilmu dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Dengan harapan tenaga kerja lokal bisa merebut pasar kerja yang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu Fraksi Gerindra memohon penjelasan kepada pemerintah bagaimana strategi agar mempekerjakan tenaga asing yang betul-betul dibutuhkan dan mempunyai keahlian khusus sehingga sangat berguna bagi pemerintah dalam menaikkan PAD dan bisa mentransfer keahlian kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam salah satu PU-nya terkait Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ingin mengetahui berapa orang saat ini tenaga kerja asing yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Setelah Perda diberlakukan berapa besar pemasukan yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam PU-nya menyebutkan bahwa dalam Raperda Kabupaten Probolinggo Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pada Bab XIII Sanksi Administratif, pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hak wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Fraksi PDI Perjuangan menanyakan maksud dari pasal tersebut karena terkesan ada pungutan lain selain retribusi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Probolinggo akan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas PU fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap 4 Naskah Raperda Kabupaten Probolinggo. (wan)