Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memacu semangat jajarannya dalam penanggulangan angka kemiskinan. Data kemiskinan sebesar 18,61 % pada tahun 2021 diharapkan turun secara signifikan di tahun 2022 ini.
Untuk itu Plt Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko memimpin rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan pemutakhiran, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesehjahteraan Sosial (DTKS), Rabu (9/3/2022) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.
Tidak hanya diikuti seluruh OPD, Inspektur dan Asisten Bupati, tetapi juga melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, rakor tersebut dibagi menjadi dua sesi. Yakni sesi pertama diikuti 129 Kepala Desa (Kades)/Pj Kades dan 11 camat berserta Korkab (Koordinator Kabupaten) dan Korcam (Koordinator Kecamatan) PKH. Kemudian untuk wilayah desa dan kecamatan lainnya dijadwalkan pada sesi ke dua.
Dalam pengarahannya, Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengingatkan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Probolinggo juga merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Jawa Timur yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sehingga 25 desa pada 5 kecamatan, ditetapkan sebagai pilot project penanganan kemiskinan ekstrem.
“Hal ini tentu juga berdampak baik bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, karena pada program ini juga telah ditetapkan sebanyak 3.672 keluarga yang telah menerima bantuan sosial kemiskinan ekstrem,” katanya.
Selanjutnya Plt Bupati Timbul mengemukakan, membahas data kemiskinan berarti bicara hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan. Hasil Sensus yang juga disebut Mother Survey ini kata Plt Bupati Timbul juga akan menghasilkan update data IPM (Indek Pembangunan Manusia) dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karenanya Plt Bupati Timbul berharap agar OPD terkait terutama Dinas PMD dan jajarannya baik Kades, PJ Kades dan para pendamping PKH dan TKSK agar melaksanakan agenda updating ini semaksimal mungkin. Sehingga bulan Maret ini sudah selesai.
“Untuk penambah semangat, marilah kita syukuri buah dari kinerja dan doa kita selama ini, sehingga satu persatu permasalahan kita terselesaikan. Antara lain angka stunting kita yang semula urutan tertinggi di Jawa Timur. Alhamdulillah berdasarkan hasil evaluasi terakhir Pemprov Jatim, stunting kita turun pada urutan 23 di Jawa Timur,” tandasnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo Santiyono dalam paparannya menerangkan bahwa secara kasat mata banyak terjadi di lapangan para penerima bantuan sosial Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah itu yang kondisinya ternyata sudah mapan dan sejahtera.
“Oleh karenanya tujuan utama verval DTKS ini guna menghasilkan data pembanding dengan data DTKS yang sudah ada. Data tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri dan Pusdatin,” ungkapnya.
Santiyono menegaskan agar Verval DTKS ini sedapatnya benar-benar menghasilkan data kondisi keluarga secara riil yakni kategori miskin atau tidak atau juga penambahan data keluarga miskin yang sebelumnya tidak terdata. Selain itu juga didapatkan data keluarga kategori miskin yang belum menerima maupun yang sudah menerima bantuan sosial dan PBI-JKN.
“Updating data DTKS ini selanjutnya akan kami komunikasikan kepada pemerintahan pusat. Oleh sebab itu kami harap verval DTKS ini benar-benar mendapatkan data yang riil. Artinya para calon pemanfaat bansos itu betul-betul masyarakat yang harus dibantu. Dan bagi yang sudah mampu agar datanya dihapus atau diganti yang benar-benar tidak mampu,” pungkasnya. (dra)
