Monday, February 26, 2024
Depan > Informasi Layak Anak > Pertuni Gelar Diseminasi Data Membangun Peluang Kerja Inklusif

Pertuni Gelar Diseminasi Data Membangun Peluang Kerja Inklusif

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo menggelar diseminasi data membangun peluang kerja inklusif dengan menganalisis kebutuhan dan mengatasi hambatan di ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo, Jum’at (1/9/2023).

Kegiatan yang diikuti oleh para penyandang disabilitas mulai dari tunanetra, tunadaksa dan tunarungu ini dihadiri oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono, sejumlah OPD terkait, HIPMI, Forum CSR, TKSK serta perwakilan dari 4 kecamatan (Kraksaan, Paiton, Leces dan Lumbang).

Ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo Moh. Ansori mengungkapkan diseminasi data membangun peluang kerja inklusif ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil pendataan yang sudah dilakukan oleh Pertuni di 4 (empat) kecamatan.

“Harapannya dari kegiatan ini para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan disabilitas. Mudah-mudahan dari hasil kegiatan ini ada manfaat yang segera bias kami dapatkan berupa pekerjaan bagi disabilitas,” ungkapnya.

Sementara Ketua Pelaksana Pendataan Peluang Kerja Inklusif Arizky Perdana Kusuma menyampaikan berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) pada tahun 2022 terdapat 7.641 jiwa penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.

“Dari data tersebut dengan kategori penyandang disabilitas netra, daksa, tuli-bisu dan intelektual yang berusia 18-53 tahun, tingkat pengangguran mencapai 17,25% atau 1.317 jiwa dan penyandang disabilitas yang bekerja atau memiliki usaha mencapai 1.536 jiwa atau sekitar 20,1% ,” ujarnya.

Faktor penyebabnya jelas Rizky diantaranya diskriminasi, kurangnya aksesibilitas sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan yang sesuai serta data yang akurat dan terperinci tentang jenis disabilitas dan hambatan yang dimiliki oleh pemerintah.

“Pendataan ini dilakukan di Kecamatan Kraksaan, Paiton, Leces dan Lumbang. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, merancang kebijakan inklusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat,” jelasnya.

Rizky menerangkan kendalanya banyak penyandang disabilitas telah bekerja, tapi kondisi ekonomi mereka tetap belum stabil. Ada banyak hal yang membuatnya sulit, baik saat mencari kerja maupun bekerja. Sebagian besar masalah berasal dari diri sendiri (50%), mereka merasa malu atau kurang yakin kemampuannya.

“Fisik juga bias menjadi hambatan utama. Masalah lain datang dari orang sekitar (16%), yang masih diskriminatif terhadap disabilitas. Kadang keluarga (6%) juga meragukan kemampuannya. Ada juga masalah uang dan cuaca (15%), karena mereka yang berkebun atau punya usaha terkadang susah mendapatkan uang atau terganggu cuaca,” terangnya.

Sementara Kepala Bapelibangda Kabupaten Probolinggo Santiyono mengatakan regulasi terkait dengan penyandang disabilitas ini sudah jelas mulai dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

“Kami berharap ke OPD dapatnya menyikapi apa yang sudah dituangkan dalam UU dan PP itu baik Perda (Peraturan Daerah) maupun Perbup (Peraturan Bupati). Minimal ada Perbup sebagai payung hukum dimana disabilitas ada aturan mainnya,” katanya.

Santiyono menyambut baik pendataan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan Pertuni di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Harapan ke depan bukan hanya 4 kecamatan saja tetapi seluruh kecamatan. Harapannya data ini betul-betul update dan benar tidak dibuat-buat dan direkayasa.

“Pemerintah Daerah tentunya akan berupaya kepada seluruh investor agar membuka ruang bagi disabilitas mulai dari perencanaan, pembangunan maupun penerimaan karyawan,” terangnya.

Lebih lanjut Santiyono meminta agar OPD pengampu dapat lebih tajam terhadap apa yang menjadi aspirasi dari penyandang disabilitas maupun kelompok lainnya dengan dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan yang dilakukan mulai Oktober 2023 hingga Mei 2024.

“Mari kita sepakat bersama Kabupaten Probolinggo bahwa penyandang disabilitas mendapatkan support dari pemerintanh pusat dan Australia serta menjadi percontohan di Indonesia,” pungkasnya. (wan)