Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak inflasi bersamaan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang serentak disalurkan di bulan Desember 2022 dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.
“Ketika jumlah uang beredar bertambah, maka akan menyebabkan kenaikan inflasi,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Jurianto, Selasa (10/1/2023).
Selain itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 jelas Jurianto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah melonggarkan aktifitas masyarakat terutama dibidang pendidikan. Dimana sekolah sudah kembali sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Hal ini dapat menyumbang kenaikan angka inflasi karena meningkatnya permintaan akan kebutuhan/perlengkapan sekolah, biaya transportasi dan penggunaan BBM untuk menunjang mobilitas siswa dan guru,” jelasnya.
Berbarengan dengan hal tersebut terang Jurianto, pada bulan Desember 2022 permintaan akan telur, daging dan kebutuhan pokok lain meningkat akibat dari adanya hari besar keagamaan Natal dan tahun baru.
“Cuaca buruk sepanjang Desember 2022 juga turut mempengaruhi hasil pertanian yang menyebabkan gagal panen sehingga beberapa harga komoditas pertanian mengalami kenaikan harga seperti beras dan cabai,” terangnya.
Komoditas penyumbang inflasi yoy sesuai berita resmi statistik BPS meliputi bensin, akademi perguruan tinggi, beras, emas perhiasan, telur ayam ras, air kemasan, tempe, rokok kretek filter, sabun mandi dan solar.
“Komoditas penyumbang inflasi mtom sesuai berita resmi statistik BPS diantaranya telur ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, sepeda anak, beras, servis, tomat, kacang panjang, terong dan daun bawang,” ujarnya.
Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dimana banyak orang mulai belanja dan beraktifitas secara normal kembali dan diikuti dengan kenaikan harga BBM turut menyumbang inflasi lebih cepat dari pergerakan alamiahnya. Hal ini terlihat dari pergerakan inflasi yoy yang naik rata-rata di atas 5% dan terjadi secara signifikant.
“Hari ini terdapat dua kali penurunan kebijakan BBM yaitu jenis pertamax. Menurut kami meskipun adanya penurunan harga BBM jenis Pertamax sangat susah untuk menurunkan inflasi karena adanya harga kaku/price rigid. Price rigid ini dibentuk oleh ekspektasi produsen dalam menentukan harga,” tegasnya.
Menganalisis kembali rata-rata pengeluaran per kapita dengan trend garis kemiskinan tegas Jurianto, dari situ bisa diketahui berapa jumlah masyarakat yang terdampak berdasarkan trend garis kemiskinanan jika terdapat kenaikan inflasi per sekian persen. Sehingga pada akhirnya kebijakan kemiskinan akan selaras dengan dampak inflasi yang tidak hanya terkonsentrasi pada sisi bantalan sosial, namun pada sisi pemberdayaan ekonomi dan infrastuktur wajib meliputi air bersih, sanitasi dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Membutuhkan flesibilitas kebijakan fiskal. Respon kenaikan komoditas hanya bisa ditekan salah satunya dari sisi supplay side. Yaitu meningkatkan jumlah produksi komoditas penyumbang inflasi seperti telur, daging, beras dan cabai dan air kemasan. Lebih jauh, kenaikan harga komoditas membutuhkan kebijakan sektoral/ institutional economic khususnya fokus pada supplay chain,” pungkasnya. (wan)
