Monday, September 20, 2021
Depan > Pemerintahan > Pemkab Sosialisasikan Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa

Pemkab Sosialisasikan Penggunaan dan Pengawasan Dana Desa

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan sosialisasi penggunaan dan pengawasan Dana Desa (DD) serta rilis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Ballroom Paseban Sena Probolinggo, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh 325 orang kepala desa (kades) dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan berlangsung, para kades mendapatkan materi dari narasumber terdiri dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, DPMD Kabupaten Probolinggo, Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo serta PT Pos Indonesia Cabang Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut secara resmi dirilis aplikasi Sipades yang ditandai dengan penyerahan CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) secara simbolis oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo kepada Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Dringu Gatot Mulyono.

Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengharapkan agar ke depan para kepala desa dalam pengelolaan dana desanya bisa semakin baik dari sebelumnya, termasuk juga dalam hal laporan pertanggungjawabannya baik administrasi maupun fisiknya.

“Kami meminta kepada para kepala desa untuk segera mempelajari dan memahami semua aturan perundang-undangan yang ada, terutama yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa,” katanya.

Sementara Kepala Bidang Penataan Desa DPMD Kabupaten Probolinggo Bambang Susmoko mengungkapkan aplikasi Sipades dibuat dalam rangka untuk penyelamatan aset desa. “Aplikasi ini untuk melakukan inventarisir aset desa baik aset bergerak dan tidak bergerak,” katanya.

Menurut Bambang, untuk Dana Desa tahun 2020 ada kenaikan dibandingkan tahun 2019. Dimana untuk tahun 2019 sekitar Rp 390 miliar dan tahun 2020 sekitar Rp 430 miliar. Setidaknya ada peningkatan sebesar Rp 40 miliar

“Tahun 2020 siltap (penghasilan tetap) kepala desa juga bertambah sesuai dengan janji dari Bapak Presiden. Dengan naiknya siltap tentunya harus dibarengi dengan peningkatan tugas dan tanggung jawab perangkat desa,” jelasnya.

Tidak hanya itu jelas Bambang, untuk tahun 2020 juga ada tugas tambahan untuk Kasi dan Kasun di desa untuk mendata rumah miskin dan rumah tidak layak huni secara by name dan by addres. Kondisi rumah juga harus difoto melalui handphone android dan dibutuhkan titik koordinat karena datanya akan dicocokkan dengan Dinas Sosial.

“Kami meminta nantinya agar data-data harus betul-betul objektif dan riil karena disini ada foto dan titik koordinatnya. Harapannya pada akhir April 2020 data-data tersebut sudah bisa terpenuhi. Yang jelas jumlah rumah miskin dan rumah tidak layak huni setiap desa tidak sama. Bahkan sebenarnya ada yang tuntas dan selesai tidak ada rumah tidak layak huninya,” terangnya.

Sosialisasi penggunaan dan pengawasan Dana Desa (DD) serta rilis aplikasi Sipades diakhiri dengan sesi tanya jawab. Fokus dari dialog ini banyak berkaitan dengan aset yang ada di desa. (wan)