Saturday, April 13, 2024
Depan > Pemerintahan > Pemkab Launching Penyaluran BLT Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan BBM

Pemkab Launching Penyaluran BLT Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan BBM

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo secara resmi melaunching penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Probolinggo, Senin (28/11/2022).

Launching penyaluran BLT penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM di Pendopo Kecamatan Dringu ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Polres Probolinggo dan Kodim 0820 Probolinggo, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Rika Apria Wijayanti, Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Ridholi Ichwan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Budi Purwanto, Kepala Dinas Sosial Achmad Arif, Kepala Dinas Pertanian Mahbub Zunaidi, Kabag Perekonomian dan SDA Jurianto serta perwakilan dari sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.

BLT penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM ini diberikan kepada pelaku usaha transportasi sejumlah 1.000 orang @ Rp 450.000, nelayan bantuan sejumlah 3.246 orang @ Rp 450.000, pelaku usaha sektor pariwisata sejumlah 500 orang @ Rp 450.000, pelaku UMKM sejumlah 450 orang @ Rp 450.000, perlindungan sosial lainnya sejumlah 3.100 orang dengan total bantuan Rp 450.000 per orang dan pemberian subsidi bagi petani pemilik alsintan/sumur bor sejumlah 107 orang @ Rp 1.690.500.

Sekda Soeparwiyono mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan salah satu amanat pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Penyaluran BLT ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

“Pemerintah Daerah wajib berkontribusi memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya,” katanya.

Menurut Sekda Soeparwiyono, adapun realisasi belanja wajib tersebut sangat penting dan ditunggu oleh kelompok masyarakat yang terdampak inflasi diantaranya pelaku usaha sektor transportasi seperti pengendara ojek online maupun pangkalan, pelaku UMKM, nelayan dan pelaku usaha sektor lainnya serta alokasi belanja wajib ini dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan kerja. ”Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya sampaikan terima kasih kepada PT Bank Jatim Cabang Kraksaan sebagai mitra dalam penyaluran BLT ini,“ terangnya.

Sekda Soeparwiyono berharap pada para penerima manfaat agar dapat menjadikan Bantuan Langsung Tunai dampak inflasi kenaikan BBM untuk menunjang perekonomian keluarga dan mengurangi dampak inflasi serta kenaikan BBM. „Selain itu, penyaluran bantuan ini merupakan salah satu upaya dan bukti Pemerintah Kabupaten Probolinggo hadir bagi masyarakat yang mengalami kesulitan secara ekonomi,“ pungkasnya. (wan)