Depan > Pemerintahan > Pemkab Ikuti Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Pemkab Ikuti Sosialisasi Rancangan PKPU Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

Reporter : Mujiono
PROBOLINGGO – Untuk mensukseskan jalannya proses Pemilihan Umum (Pemilu), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti virtual sosialisasi rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024 yang digelar oleh Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu (23/3/2022) di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Kemendagri dengan Pemerintah Daerah untuk suksesnya tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Munaris, Kepala Bagian Pemerintahan Roby Siswanto, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Hari Kiswanto beserta perwakilan Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo.

Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kebijakan/perubahan. Pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan tahapan pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2024.

Dalam draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022. Yaitu, 20 bulan sebelum hari pelaksanaan pemilu sebagaimana Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 Tentang Pemilu. Sedangkan pendaftaran parpol direncanakan pada 30 Juli hingga 5 Agustus 2022.

Penetapan parpol peserta Pemilu 2024 dilakukan selambat-lambatnya 14 Desember 2022 atau 14 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu sesuai dengan Pasal 179 ayat (2) UU 7/2017 Tentang Pemilu. KPU telah menyiapkan rancangan/draft Peraturan KPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan persyaratannya, berstatus badan hukum sesuai dengan UU Tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh (100%) provinsi, memiliki kepengurusan di 75% kabupaten/kota di setiap provinsi, memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten/kota yang diajukan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Selain itu, juga memiliki anggota sekurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan KTA dan KTP-el atau Surat Keterangan, mempunyai kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu, menyampaikan nama lambang dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU dan
menyampaikan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU,” ungkapnya.

Sinergi KPU, Kemendagri/Pemda terhadap tahapan pendaftaran dan verivikasi parpol akan memberi kontribusi penting bagi suksesnya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024. Data agregat kependudukan per-kecamatan sebagai bahan KPU untuk menentukan syarat jumlah keanggotaan (1000 atau 1/1000 per-kab./kota),
koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah apabila data NIK anggota Partai Politik tidak terdaftar atau tidak ditemukan pada data NIK yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil.

“Koordinasi terkait alamat domisili kantor partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan pemenuhan syarat Partai Politik yang terkait surat keterangan domisili keterangan yang dikeluarkan oleh Camat atau sebutan lain, atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain,” jelasnya.

Dokumen persyaratan Parpol, salah satu dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu sesuai Pasal 5 Rancangan PKPU ayat (1) huruf i, bahwa surat keterangan domisili kantor tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dengan dibubuhi cap.

Sedangkan verifikasi administrasi sesuai dengan Pasal 34 Rancangan PKPU perlu adanya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal verifikasi Nomor Induk Kependudukan. Pasal 34 ayat (3) Rancangan PKPU
dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).

“KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data anggota Partai Politik yang bersangkutan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” pungkasnya. (y0n)