Tuesday, March 5, 2024
Depan > Pemerintahan > Pemkab Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 Secara Virtual

Pemkab Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 Secara Virtual

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti rapat koordinasi (rakor) Inspektur Daerah Seluruh Indonesia tahun 2023 secara virtual di Guest House Kraksaan, Rabu (25/1/2023) pagi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David P Duarsa, Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Pengaduan.

Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin, Kabareskrim Polri Komjen PPL Agus Andrianto dan Mendagri RI Tito Karnavian. Serta launching aplikasi “APIP Lapor”.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga. Untuk mencapai itu saat ini mempunyai modal APBN dan APBD yang perannya belanja untuk memancing sektor swasta.

“Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Tito menegaskan APH bisa masuk apabila sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Disini APIP juga bisa masuk karena berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana. APIP masuk agar program tepat sasaran dan supaya anggaran ini betul-betul sesuai, tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan ekonomi yang paling memberikan sumbangsih terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan tergantung dari uang yang beredar di masyarakat,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko mengatakan kegiatan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan daerah dan kerja sama antara APIP dan APH.

“Hal ini dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pengawasan di daerah yang pada akhirnya nanti bagaimana pembangunan di Kabupaten Probolinggo lebih maju. Harapan saya tentunya kerjasama ini efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di daerah,” pungkasnya. (wan)