Saturday, April 13, 2024
Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar Rakor Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan KSPN BTS Tahap I

Pemkab Gelar Rakor Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan KSPN BTS Tahap I

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar rapat koordinasi (rakor) pembahasan pemanfataan, pengelolaan, pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan KSPN BTS Tahap I di ruang pertemuan Jabung III Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (2/4/2024).

Rakor yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari ini diikuti oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Tim PMS Regional Bromo Tengger Semeru, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo, Camat Sukapura dan Kepala Desa Ngadisari.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan Pembangunan BTS Tahap I telah selesai dan untuk pengelolaannya dikeluarkan Berita Acara Serah Terima pengelolaan sementara pekerjaan penataan KSPN Bromo Tengger Semeru Tahap I antara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (BASTO).

“Pengelolaan dan pemanfaatan KSPN BTS Tahap I ini terdiri dari Terminal Seruni Poin, titik kumpul, TPS3R dan toilet Modular di Balai Desa Ngadisari,” katanya.

Menurut Hasyim, rencananya peresmian baru akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang. Selanjutnya, berita acara serah terima sekitar bulan Juni 2024 sebelum peresmian KSPN BTS Tahap I dilakukan.

“Hanya saja sebelum serah terima aset, Pemerintah Daerah itu tidak boleh menarik retribusi, tapi boleh melakukan operasional untuk parkir maupun pujasera. Pemerintah Daerah sudah membentuk tim pengelolaan rest area dan jembatan kaca,” jelasnya.

Hasyim menerangkan kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronkan saja mulai dari penanganan sampah, toilet hingga pembayaran listrik yang ada di Desa Ngadisari. Sebab jika sudah diserahkan nantinya harus tahu siapa yang harus membayar listriknya.

“Melalui kegiatan ini harapannya KSPN BTS Tahap I ini bisa segera diresmikan, segera dioperasionalkan dan segera difungsikan sehingga menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (wan)