Minggu, Juni 24, 2018
Beranda > Pendidikan > Pengelola PAUD Jangan Takut Terima BOP PAUD

Pengelola PAUD Jangan Takut Terima BOP PAUD

Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak perlu takut menerima dan menggunakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Probolinggo seharusnya menjadi motivasi bagi pengelola PAUD untuk belajar tentang penatakelolaan BOP-PAUD.

Hal itu disampaikan oleh Kasie Propam Polres Probolinggo IPTU Paulus Sumarno saat memberikan materi dalam acara Focus Grup Discussion (FGD) tentang pengelolaan pelayanan PAUD bersama Satgas Saber Pungli Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (6/3/2018).

“Dana hibah itu ada payung hukumnya dan peruntukannya jelas. Selama memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku, pengelola PAUD berhak untuk menggunakan dana hibah itu untuk operasional pendidikan, ” tegas Sekretaris Satgas Saber Pungli Kabupaten Probolinggo ini.

Lebih lanjut Paulus Sumarno juga menegaskan agar pengelola PAUD tidak takut menghadapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan kedok fungsi pengawasan masyarakat. “Layani dengan baik apa yang menjadi permintaan mereka. Jika ujung-ujungnya kemudian mengarah kepada pemerasan, mereka bisa kami amankan, silahkan hubungi saya,” tandas Sumarno.

FGD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo ini merupakan ketiga kalinya menyusuli sebelumnya tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Probolinggo. FGD kali ini diikuti oleh Perwakilan PAUD, IGTK, perwakilan yayasan dan kepala sekolah, Penilik PAUD serta pengawas TK se-Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengemukakan FGD ini bertujuan agar seluruh jajaran PAUD itu memahami regulasi terkait pungutan liar dan memperdalam pemahaman tentang juknis BOP PAUD. Dimana akhir-akhir ini menjadi ketakutan tersendiri bagi para pengelola PAUD, khususnya terkait regulasi pungli dan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Rata-rata pengelola PAUD adalah dari elemen masyarakat yang masih notabene masih awam tentang regulasi dan tata kelola dana hibah dan penyusunan Spj-nya, ” jelas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo ini.

Karena kelemahan itu lanjut Dewi, para pengelola PAUD penerima BOP PAUD acapkali menjadi sasaran empuk bagi oknum pelaku pemerasan. “Dengan FGD bersama narasumber yang tepat diharapkan masing-masing stakeholder dapat menyampaikan segala kendala di lapangan baik itu teknis maupun administratif, ” imbuhnya.

Sementara Tanto Walono, selaku Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Probolinggo yang saat itu bertindak sebagai moderator FGD turut memotivasi pengelola PAUD bahwa Satgas Saber Pungli Kabupaten Probolinggo lebih fokus pada tindak pencegahan dengan sosialisasi.

“Jumlah kasus korupsi dan OTT merupakan cerminan kinerja Satgas kami. Oleh sebab itu pencegahan korupsi dan pungli adalah jauh lebih baik dari pada penindakan. Jika setelah mendapat sosialisasi regulasi masih ada temuan pelanggaran kami pun tidak segan untuk menindaknya,” pungkas Plt Inspektur Kabupaten Probolinggo ini. (dra)