Jumat, Agustus 17, 2018
Beranda > Pemerintahan > Pemkab Berikan Penyuluhan Pelayanan Penanganan Pengaduan Perijinan

Pemkab Berikan Penyuluhan Pelayanan Penanganan Pengaduan Perijinan

Reporter : Syamsul Akbar
TONGAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) memberikan penyuluhan prosedur pelayanan penanganan pengaduan dan monitoring data perijinan di Pendopo Kecamatan Tongas, Senin (14/5/2018).

Kegiatan yang dihadiri oleh Camat Tongas Sugeng Wiyanto dan Kepala Bidang Data Pelaporan dan Pengaduan DPM PTSP Kabupaten Probolinggo Maryoto ini diikuti oleh 30 orang peserta dari masyarakat pelaku usaha, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Kepala DPM PTSP Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno melalui Kepala Bidang Data Pelaporan dan Pengaduan Maryoto mengatakan Kecamatan Tongas adalah kawasan home industri dan diharapkan pengusaha-pengusaha di wilayah Kecamatan Tongas kedepannya semakin maju.

“Dengan adanya tol masuk ke Kabupaten Probolinggo, diharapkan masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Tongas agar dapat ikut bersaing dalam berinvestasi dan tidak lagi sebagai penonton. Manfaatkan peluang yang ada. Dirikan usaha-usaha dan jangan lupa ijin diurus dulu sebelum usaha didirikan,” katanya.

Menurut Maryoto, bila ada perluasan usaha tolong mengajukan ijin perluasan atau perubahan tambahan aset sarana usaha yang dimiliki mohon dilaporkan. Itu semua untuk mengetahui seberapa besar aset investasi usaha di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ijin usaha itu sangatlah mudah dan tolong datang sendiri dalam pengurusan ijin usaha serta tidak usah memakai jasa perantara.

“Ijin usaha itu gratis. Saat ini ada 79 ijin usaha dan semua gratis kecuali retribusi IMB, sehingga hanya pengurusan IMB yang ada retribusinya. Ijin HO (Ijin Gangguan) sudah dihapus. Namun untuk melihat lingkungan harus memakai persetujuan warga sekitar lingkungan ijin usahanya, ” tegasnya.

Sementara Kasi Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DPM PTSP Kabupaten Probolinggo Mahmudah mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan tata cara pelaporan dan penanganan pengaduan agar pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan baik, benar, efektif dan efisien lebih terkoordinir mempunyai mekanisme penanganan yang sama.

“Selain itu, memberdayakan pengaduan masyarakat dengan melibatkan masyarakat, mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance), bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” katanya.

Mahmudah menerangkan, prosedur pelayanan pengaduan bisa langsung dan tidak langsung, melalui telpon, surat, media cetak atau elektronik. Sesuai standart pelayanan, persyaratan prosedur pelayanan waktu penyelesaiannya ada pengawasan intern dan jaminan pelauanan.

“Alhamdulillah selama ini Kabupaten Probolinggo sangat kondusif. Sehingga apabila ada pengaduan dampak dari lingkungan usaha, hanya pengaduan ringan-ringan saja dan bisa diselesaikan dengan cepat dan baik,” pungkasnya. (wan)