Kamis, November 15, 2018
Beranda > Pemerintahan > Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Jaringan Keserasian Sosial

Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Jaringan Keserasian Sosial

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) V Jember, Kamis (6/9/2018) menggelar rapat sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan jaringan keserasian sosial dalam mengatasi konflik sosial di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bakorwil V Jember R. Tjahjo Widodo, SH, M.Hum ini diikuti oleh 80 orang peserta terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Sosial (Dinsos), Kominfo, FKUB dan Camat se-wilayah kerja Bakorwil V Jember.

Kepala Bidang Kemasyarakatan Kantor Bakorwil V Jember Mamok Bisowarno mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan kesatuan langkah untuk mengatasi konflik sosial dengan program keserasian sosial.

“Keserasian sosial adalah kondisi sosial dan proses kehidupan bersama manusia yang dinamis serta mencerminkan sikap dan perilaku yang harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat. Keserasian sosial harus dilandaskan pada nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Mamok, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Minimal bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya konflik sosial.

“Nilai-nilai keserasian sosial sekarang sudah agak terpinggirkan dengan gencarnya masalah IT (Informasi Teknologi) seperti mengalami erosi. Hal inilah yang akan kita tumbuhkan kembali. Keserasian sosial itu landasannya Pancasila yang bisa diwujudkan dengan nyata. Keserasian sosial ini harus terus dijaga agar tidak terjadi konflik sosial. Karena jika konflik sosial ini terus dibiarkan maka akan terjadi bencana sosial,” tegasnya.

Sementara Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo menyampaikan selain untuk menjalin tali silahturahim, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencoba bersinergi dalam upaya mencari solusi yang terbaik dalam rangka bagaimana membangun jaringan kerjasama keserasian sosial yang merupakan keadaan dan proses kehidupan bersama yang mencerminkan sikap dan perilaku harmonis.

“Seperti mencerminkan rukun, teposeliro, akrab, saling menghormati, kesatuan dan keseimbangan, tanggung jawab, saling ketergantungan fungsional, tidak terjadi dominasi eksploitasi, pertukaran yang saling menguntungkan, saling pengertian dan adanya kesamaan pandangan,” katanya.

Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo ini menyebutkan akhir-akhir ini disinyalir sudah mengalami erosi karena satu dan lain hal.

“Ukuran dari keserasian sosial harus dilandaskan pada nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Yakni, Pancasila dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Menurut Tjahjo Widodo, mengamati kondisi sosial dan proses kehidupan bersama manusia di Indonesia saat ini, ada yang patut dicermati bersama diantaranya bahwa fakta-fakta di lapangan mengapa sampai terjadinya konflik sosial.

“Tergambar bahwa data yang terhimpun oleh Kementerian Dalam Negeri RI pada tahun 2012 telah terjadi 104 konflik sosial dengan 8 pemicu utama. Meliputi bentrokan antar warga (33,6%), isi keamanan (25%), konflik organisasi masyarakat (5%), sengketa lahan (12,5%), isu SARA (9,6%), ekses konflik politik (2%), konflik institusi pendidikan (2,8%) dan kesenjangan sosial (0,9%),” jelasnya.

Tjahjo Widodo menerangkan berbagai kasus ini memang sudah ditangani, namun hingga saat ini akibatnya masih menyisakan pengalaman buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Secara psikologis situasi ini menimbulkan pengalaman traumatik. Sementara secara sosial hal ini menimbulkan disharmoni dalam relasi sosial.

“Dengan kata lain berbagai kasus tersebut menggambarkan gangguan keserasian sosial di Indonesia. Perhatian terhadap gangguan keserasian sosial ini semakin urgen jika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Bukan saja bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dalam level tertentu gangguan ini dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (wan)