Jumat, Januari 18, 2019
Beranda > Pemerintahan > Eksekutif Sampaikan Enam Naskah Raperda

Eksekutif Sampaikan Enam Naskah Raperda

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan 6 (enam) Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (7/11/2018) siang. Nota Penjelasan Bupati Terhadap 6 naskah Raperda tersebut dibacakan oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE.

Ke-6 naskah Raperda tersebut meliputi, Raperda Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Raperda Tentang Tenaga Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Raperda Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Raperda Tentang Pencabutan Atas 3 (Tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Moh Yasin ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, BUMD dan BUMN di Kabupaten Probolinggo.

Dalam Nota Penjelasan Bupati Terhadap 6 Naskah Raperda tersebut dijelaskan satu persatu. Pertama, Raperda Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Dalam rangka meningkatkan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo perlu didukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan perlu merumuskan dan mengatur fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah (Perda).

Kedua, Raperda Tentang Tenaga Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Dalam rangka meningkatkan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo perlu didukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengaturan tenaga kesehatan.

Sehubungan dengan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan perlu merumuskan dan mengatur tenaga kesehatan Kabupaten Probolinggo dalam suatu Perda.

Selanjutnya ketiga, Raperda Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Sehubungan dengan adanya penambahan tempat rekreasi di Kabupaten Probolinggo, maka perlu mengubah Perda yang mengatur retribusi jasa usaha.

Keempat, Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu merumuskan dan menetapkan pengelolaan barang milik daerah dengan Perda. Sehingga pengelolaan barang milik daerah yang selama ini diatur dalam Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 05 Tahun 2013 perlu disesuaikan.

Kemudian kelima, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Probolinggo, perlu mengubah Perda Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Probolinggo dengan Perda.

Terakhir Raperda Tentang Pencabutan Atas 3 (Tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9106 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Irigasi dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 18/56.K/KPTS/013/2016 Tentang Pembatalan 2 (dua) Perda Kabupaten Probolinggo, perlu mengatur pencabutan atas 3 (tiga) Perda Kabupaten Probolinggo dengan Perda.

Selain pembacaan Nota Penjelasan Bupati terhadap 6 Naskah Raperda, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pansus I, II dan III. Pansus I melakukan pembahasan Raperda Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan Raperda Tentang Tenaga Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Pansus II melakukan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pansus III melakukan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Raperda Tentang Pencabutan Atas 3 (Tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. (wan)