Kamis, Februari 21, 2019
Beranda > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda RPJMD 2018-2023

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda RPJMD 2018-2023

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN
– DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (4/2/2019) malam kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Musayyib Nahrawi ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah kemitraan pendanaan pembangunan oleh pemerintah dan dunia usaha dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut CSR, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan atas infrastruktur air bersih, maka dapat disampaikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah bersinergi dengan PDAM untuk pemenuhan air bersih atau air minum perpipaan perkotaan dan bersinergi dengan Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) untuk memenuhi air bersih atau air minum perpipaan perdesaan.

Dalam rangka perluasan cakupan layanan air bersih perdesaan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk pengembangan BUMDes pengelola air minum. Untuk ketersediaan air di wilayah rawan air, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengoptimalkan pemanfaatan embung dan distribusi air bersih.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawaban yang dikemukakan sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, pengembangan Kabupaten Probolinggo dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing melalui tatanan kehidupan tentram dan toleran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan diantaranya meningkatkan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meningkatkan akses pelayanan dan kualitas pendidikan formal dan informal dengan dukungan seluruh stakeholders, penguatan sistem pelayanan kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi kepada segenap stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas dan menjamin kemudahan akses bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan kapasitas bagi angkatan kerja, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholders, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penerapan e-government, meningkatkan kemudahan investasi, kepastian hukum dan jaminan keamanan melalui perbaikan berbagai regulasi, meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas, perbaikan mutu SDM, penyediaan lapangan pekerjaan serta kerja sama dengan seluruh stakeholders, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas yang berkualitas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ketangguhan bencana.

Kemudian terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawabannya implikasi yang diharapkan dengan disahkannya Raperda RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Terhadap PU Fraksi PDIP-Hanura, salah satu jawaban yang disampaikan pengaruh pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan/tol telah diakomodir dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang juga menjadi bahan telaah penyusunan RPJMD. Oleh karena itu perubahan-perubahan kondisi wilayah yang diakibatkan oleh keberadaan jalan bebas hambatan/tol selalu diantisipasi dan dijadikan dasar untuk evaluasi target dan sasaran pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Terakhir terhadap PU Fraksi Gerindra, salah satu jawabannya adalah sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, prioritas utama RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing melalui tatanan kehidupan tentram dan toleran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan, penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Diakhir penyampaian jawaban diharapkan dengan semangat kebersamaan, kekompakan maupun kerja sama yang baik selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (wan)