Kamis, Oktober 18, 2018
Beranda > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2018

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2018

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (30/7/2018) kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Musayyib Nahrawi ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Plh Sekda Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai Nasdem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah harapan agar Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi serta meminimalisir program-program yang dirasa tidak tepat sasaran dan kurang efisien menjadi komitmen bersama sehingga penggunaan anggaran menjadi efektif dan efisien.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penentuan besarannya yang terhutang serta pengawasan penyetorannya.

Kemudian Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta program yang tepat guna dan berhasil guna.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya adalah terobosan terhadap pelayanan KTP bagi pelajar dilakukan dengan jemput bola dan terus akan dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Probolinggo dan SMA/SMK/MA negeri/swasta se-Kabupaten Probolinggo.

Lalu terhadap PU Fraksi PDIP-Hanura, salah satu jawaban yang disampaikan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2018 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang tidak terduga.

Terakhir Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan harapan agar KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2018 mampu menjawab berbagai persoalan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan pembangunan infrastuktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta program-program kerja lain sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah ditindaklanjuti.

Diakhir penyampaian jawabannya, Sigit Sumarsono menyampaikan apabila jawaban tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat dibahas pada rapat-rapat berikutnya. (wan)