Senin, Juli 23, 2018
Beranda > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD 2017

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD 2017

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (28/6/2018) pagi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Moh. Yasin ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir, Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo, SH, M.Hum, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Pj Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai Nasdem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah ucapan terima kasih atas tanggapan terkait indikator yang belum tercapai disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro secara global pada tahun 2014-208 dan indikator yang belum tercapai akan menjadi isu strategis dalam proses perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan terhadap akurasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2017. Pada tanggal 31 Desember 2013 Pemerintah Pusat telah menyerahkan soft copy data base dengan salah satu klausa dalam berita acara serah terima yaitu akan dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data yang diberikan oleh KPP Pratama, dari 24 kecamatan, 13 kecamatan sudah berbasis SISMOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) sedangkan 11 kecamatan masih berbasis SISTEP (Sistem Ketetapan) yang artinya masih merupakan hasil pendataan tahun 1996 ke bawah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

Upaya peningkatan validitas data PBB Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan kegiatan diantaranya pemutakhiran data PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2015 di Desa Besuk Kidul Kecamatan Besuk serta tahun 2016 di 8 desa di Kecamatan Sumber. Tetapi hanya sebagian wilayah saja dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan biaya pemutakhiran yang relatif besar.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya adalah masih tinggi atau dominannya belanja pegawai tersebut disebabkan antara lain adanya kenaikan gaji dan tunjangan baik Aparat Sipil Negara (ASN) karena penyesuaian gaji pokok juga kenaikan hak dan kedudukan keuangan DPRD sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Penerimaan dari dana transfer tidak mengalami kenaikan yang signifikan sementara belanja pegawai cenderung naik. Adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan Aparat Sipil Negara (ASN) dengan menaikkan tambahan penghasilan pegawai. Menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dimasa mendatang untuk memformulasikan dan mengambil langkah-langkah agar belanja pembangunan terus lebih ditingkatkan dibandingkan dengan belanja pegawai.

Kemudian Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan realisasi PAD yang kurang dari target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2017 dikarenakan beberapa hal diantaranya adanya berbagai jenis retribusi daerah yang menurut regulasi 2017 tidak bisa dipungut lagi oleh daerah.

Lalu terhadap PU Fraksi PDIP-Hanura, salah satu jawaban yang disampaikan upaya terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga sektor pariwisata mampu bersaing dengan daerah lain diantaranya strategi pengembangan destinasi wisata melalui 4B (Bromo, Bentar, Binor dan Bremi), membentuk tim percepatan pembangunan destinasi wisata serta meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi wisata.

Terakhir Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan terima kasih atas tanggapannya terhadap permasalahan pembangunan daerah yang masih menjadi isu-isu strategis Kabupaten Probolinggo. Ke depan akan diperhatikan lagi untuk dituangkan dalam RPJMD dalam bentuk program kegiatan.

Diakhir penyampaian jawabannya, Tjahjo Widodo menyampaikan apabila jawaban tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat dibahas pada rapat-rapat berikutnya. (wan)