Kamis, Oktober 18, 2018
Beranda > Kesehatan > DPPKB Berikan Pendampingan Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK

DPPKB Berikan Pendampingan Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo memberikan pendampingan pelaksanaan advokasi program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) tingkat Kabupaten Probolinggo, Selasa (3/4/2018) di ruang pertemuan Bentar Eks Kantor Bupati Probolinggo di Kecamatan Dringu.

Pendampingan pelaksanaan advokasi program KKBPK ini dilakukan dalam rangka pembentukan tim pokja (kelompok kerja) advokasi kegiatan lintas sektor dalam program Kampung KB yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto ini diikuti oleh 20 orang peserta terdiri dari unsur SKPD terkait, Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, Kantor Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Probolinggo serta TP PKK Kabupaten Probolinggo.

Kepala DPPKB Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Herman Hidayat mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan program lintas sektor untuk dilakukan pada lokasi program Kampung KB di Kabupaten Probolinggo.

“Selain itu, tersusunnya strategi bagi masing-masing SKPD dalam mensinergikan dan mensinkronisasikan program lintas sektor di lokasi Kampung KB. Karena kembali pada hakekat Kampung KB dibentuk agar kegiatan yang ada di tingkat kabupaten sampai desa harus dilakukan secara integrasi dan terpadu,” ungkapnya.

Menurut Herman, pembentukan tim pokja advokasi didasari oleh Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor : 440/9365/0124/2017 Tentang Dukungan Lintas Sektor Pada Kampung KB di Jawa Timur tanggal 31 Juli 2017. Tetapi tanpa SE tersebut, jika dilihat dari hakekat Kampung KB, maka rumusan dalam tim pokja yang menjadi pertimbangan juga pentingnya tim pokja karena tahun 2018 Kabupaten Probolinggo ada tambahan tentang perlunya dibentuk Kampung Desa di 32 desa di Kabupaten Probolinggo.

“Sesuai data dari Kemendes PDTT (Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), kriteria atau strata desa bisa dibuatkan kampung meliputi stunting, sangat tertinggal dan tertinggal. Sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana, integratif dan berkelanjutan, ” jelasnya.

Melalui kegiatan ini Herman berharap agar program Kampung KB menjadi sasaran bagi setiap SKPD maupun instansi terkait dalam membuat perencanaan maupun kebijakan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing baik tahun 2018 maupun tahun yang akan datang.

“Demi memantau perkembangan Kampung KB, maka BKKBN pusat mengadakan lomba Kampung KB untuk memotivasi pokja Kampung KB yang ada di tingkat dusun dalam mengelola Kampung KB,” tegasnya.

Herman menegaskan bahwa untuk tahun ini yang diusulkan untuk mewakili Kabupaten Probolinggo dalam Lomba Kampung KB adalah Kampung KB Desa Alasnyiur Kecamatan Besuk. “Pertimbangannya karena komitmen dari kepala desa dan pokja yang kuat serta pengelolaan kegiatannya berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan lintas sektor yang difasilitasi dan dilakukan di Desa Alasnyiur Kecamatan Besuk,” pungkasnya. (wan)