Minggu, Juni 24, 2018
Beranda > Kemasyarakatan > DPMD Latih Administrasi dan Pembukuan BUMDesa

DPMD Latih Administrasi dan Pembukuan BUMDesa

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo memberikan pelatihan administrasi dan pembukuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin dan Selasa (14-15/5/2018).

Pelatihan ini diikuti oleh pengurus BUMDesa dari 325 desa di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Selama pelatihan mereka mendapatkan materi kebijakan umum tentang BUMDesa, arah pembangunan ekonomi desa serta administrasi dan pembukuan BUMDesa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kerjasama Desa DPMD Kabupaten Probolinggo RM Pulungan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pengurus BUMDesa terutama tentang administrasi dan pembukuan BUMDesa. Karena masih banyak pengurus BUMDesa yang belum begitu memahami tentang pembukuan.

“Selama ini keberadaan BUMDesa masih belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini semua pengurus BUMDesa dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik,” harapnya.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengungkapkan dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa, kehadiran BUMDesa diharapkan menjadi sentral dan dapat memberikan penguatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa, bukan sebagai predator yang ditakutkan banyak pihak atas keberadaannya.

“Dalam hal ini BUMDesa dikembangkan seiring dengan usaha sudah ataupun yang belum dijalankan oleh masyarakat atau mengintegrasikan usaha masyarakat yang sudah berkembang,” ungkapnya.

Menurut Heri, BUMDesa dapat berfungsi dalam pelayanan publik seperti penyediaan air bersih, listrik, pengelolaan sampah dan sebagai wadah bagi warga masyarakat mengurangi praktek monopoli dan peran tengkulak yang merugikan masyarakat.

“Melalui pengembangan desa wisata BUMDesa dapat secara nyata berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui integrasi berbagai usaha masyarakat menunjang kegiatan desa wisata tersebut, ” jelasnya.

BUMDesa didirikan untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh desa sehingga potensi tersebut memberi nilai tambah bagi desa dan juga masyarakat. Jika nilai tambah dari potensi itu terus dikelola secara berkelanjutan, bukan mustahil akan tercipta suatu desa yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

“Oleh karena itu kami terus mendorong desa agar mendirikan dan mengembangkan BUMDesa dan sampai sekarang ini telah dibentuk kurang lebih 300 BUMDesa yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo, ” terangnya.

Namun dalam kenyataannya terang Heri, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi BUMDesa untuk dapat berperan sebagaimana fungsi yang diembannya mulai dari alokasi permodalan, sumber daya manusia, teknologi, jaringan pemasaran maupun rantai pasok produk.

“Akibatnya sebagian besar BUMDesa yang sudah didirikan di berbagai desa kurang mampu berkembang, bahkan sebagian dalam kondisi pasif. Produk-produk desa yang seyogyanya dapat difasilitasi oleh BUMDesa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang belum dapat difasilitasi dan dijalankan dengan baik,” pungkasnya. (wan)