Jumat, Januari 18, 2019
Beranda > Pendidikan > Dispendik Refresh Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM Dikdas

Dispendik Refresh Pengukuran dan Analisis Pencapaian SPM Dikdas

Reporter : Syamsul Akbar
Senin 05 Juni 2017

GADING – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) mengadakan refresh pengukuran dan analisis pencapaian SPM Dikdas di Wisma Kampoeng Kita Desa Condong Kecamatan Gading, Senin hingga Jum’at (5-9/6/2017) mendatang.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina ini diikuti oleh UPTD dan Kemenag, Pengawas SD, Pengawas MI, Pengawas SMP dan Pengawas MTs. Selama kegiatan, peserta yang dibagi dalam 2 (dua) gelombang ini mendapatkan materi indikator SPM, instrumen dan cara pengisian, hasil sensus 2015/2016 (penyebab dan dampak), hasil analisis data, integrasi SPM dalam perencanaan sekolah serta evaluasi.

Kasubbag Perencanaan Dispendik Kabupaten Probolinggo Fakhrurrozi menyampaikan agar setelah mengikuti kegiatan ini para pengawas dan UPTD dapat memahami dan menguasai semua materi dengan baik. Sehingga dengan kemampuan tersebut nantinya dapat memahami dan melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data SPM.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang data-data yang ada pada tahun 2015 dan 2016 yang belum sempurna sehingga nantinya bisa dibenahi di tahun 2017,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan review data capaian SPM Dikdas tahun 2016. Dimana banyak ditemukan data yang disajikan oleh satuan pendidikan diragukan, maka perlu diadakan kegiatan refresh capaian SPM untuk dasar pembuatan roadmap PKP SPM Dikdas.

“Kegiatan refresh ini diharapkan agar para pelaku dalam hal ini kepala sekolah dapat lebih memahami tentang indikator-indikator pemenuhan SPM Dikdas sehingga dalam penyajian data tidak ada lagi yang salah,” katanya.

Menurut Dewi, kegiatan ini sangat penting karena sudah mendapatkan pendampingan dari pusat. Karena SPM ini merupakan target berdasarkan tahun capaian Presiden RI yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). “Hingga saat ini capaian SPM masih jauh dari yang diharapkan,” jelasnya.

Dewi menegaskan bahwa pengawas dan UPTD memiliki peran yang strategis agar bisa memberikan pendampingan aktif ke kepala sekolah, karena kewajiban pemenuhan capaian SPM di tengah-tengah keterbatasan pendamping yang ada.

“Capaian SPM satuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dunia usaha dan industri. Sekolah negeri dan swasta harus mendapatkan pendampingan yang sama melalui pencapaian percepatan SPM,” terangnya.

Lebih lanjut Dewi menegaskan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemendikbud tentang sekolah yang capaian SPM nya sangat rendah perlu pendampingan dan perhatian khusus. Mengingat tahun ini merupakan tahun terakhir kegiatan PKP-SPM Dikdas, maka diharapkan dalam tahun ini Pemkab Probolinggo sudah dapat menyusun roadmap sekaligus sosialisasi kepada stakeholder dan dunia usaha agar dapat menyelesaikan kesenjangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan.

“Perlu diketahui dan disepakati bersama pada tahun terakhir ini, kegiatan PKP SPM Dikdas ini diberi batas akhir penyelesaian pada bulan September 2017. Untuk itu perlu kerja sama yang baik bagi para pelaku kegiatan PKP SPM Dikdas,” pungkasnya.

Sedangkan Konsultan PKP-SPM Kabupaten Probolinggo Maya Triwuri Handayani mengungkapkan refresh ini diperlukan supaya masyarakat tahu SPM itu adalah kewajiban dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2005 tentang SPM. “Intinya SPM ini merupakan tolak ukur keberhasilan dari Pemerintah Daerah,” katanya.

Menurut Maya, untuk program percepatan capaian SPM Dikdas ini Pemkab Probolinggo mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk tahun 2015-2016. Tetapi diakhir tahun 2016 ada sisa sebesar 321 juta. Namun dalam pelaksanaan pelaporan masuk kategori A sehingga dananya ditambah sebesar Rp 300 juta sehingga totalnya mencapai 2,8 miliar.

“Melalui kegiatan ini saya mengharapkan pengawas bias menindaklanjuti untuk tahun berikutnya. Pencapaian SPM ini akan dilanjutkan dengan anggaran APBD maupun dunia usaha/industri di Kabupaten Probolinggo ,” pungkasnya. (wan/why)