Rabu, November 21, 2018
Beranda > Pemerintahan > BPKP Gelar Rakor Implementasi Siskeudes Online dan Aplikasi Sia BUMDes

BPKP Gelar Rakor Implementasi Siskeudes Online dan Aplikasi Sia BUMDes

Reporter : Sugeng Rahardjo
SIDOARJO – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim) menggelar Rakor Implementasi Siskeudes Online dan Peningkatan Tata Kelola BUMDes dengan Aplikasi Sia BUMDes pada hari Kamis (13/09/2018) bertempat di Ruang Pertemuan BPKP Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.

Rakor ini diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis) PMD dan Kepala Dinas Kominfo se Jatim sebanyak 30 Kabupaten dan 1 Kota Batu.

Kepala Perwakilan BPKP Jatim Agus Rianto pada sambutannya menjelaskan bahwa Rakor tersebut merupakan kegiatan sharing session, maju bersama implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) , termasuk inovasi pengembangannya.

Siskeudes yg dikembangkan BPKP bersifat generik terbuka karena seluruh desa di Indonesia berbeda kondisi sumber daya manusianya.

Dalam acara tersebut Kadis PMD Kabupaten Madiun Joko Lelono diberi kesempatan menyampaikan implimentasi Siskeudes secara online. Kabupaten Madiun adalah Pilot project BPKP sejak Tahun 2016.

Selain Joko Lelono, Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi Diskominfo Kabupaten Madiun yang menyampaikan secara teknis IT beserta infrastruktur seperti server, VPN dan Remote Desktop Protocol (RDP) yang merupakan protokol jaringan yang digunakan oleh Microsoft Windows Terminal Services.

Disamping itu dijelaskan sistem keamanan aplikasi dan jaringan yg baik, antara lain anti virus, firewall maupun secured web.

Selain Siskeudes online juga diperkenalkan aplikasi BUMDes yang simpel. Aplikasi ini dapat menyusun pelaporan secara cepat dan benar.

Apabila ada keraguan dapat menghubungi BPKP, tidak perlu surat namun cukup melalui WhatsApp (WA) .

Muhammad Sugeng, Koordinator Pengawasan BPKP Perwakilan Jawa Timur selaku moderator menegaskan pihaknya akan menagih prosentase implementasi Siskeudes per tanggal 13 September 2018. Sejauh ini baru 5 Kabupaten dan 1 Kota yang telah melaporkan, termasuk Kabupaten Probolinggo.

Kompilasi laporan keuangan tidak harus online sebab ada beberapa daerah yg belum support jaringan. Kabupaten Madiun, Kediri dan Probolinggo saat ini kompilasi laporan Siskeudesnya sudah online. Kabupaten Ponorogo adalah yang paling awal namun ada beberapa desa yang belum mengimplementasikan.(Sg)