Rabu, Desember 12, 2018
Beranda > Pemerintahan > Bapemperda Sampaikan Tiga Raperda Inisiatif

Bapemperda Sampaikan Tiga Raperda Inisiatif

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (3/10/2018) siang menggelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Tentang 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif sekaligus pembentukan dan penetapan panitia khusus (pansus) 3 (tiga) Reperda Inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo.

Ketiga Raperda inisiatif yang disampaikan oleh Bapemperda diantaranya Raperda Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah, Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wahid Nurrahman ini diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Dalam Nota Penjelasan yang dibacakan oleh Zulfa Zakiyatul Fakhiroh dijelaskan satu persatu Raperda inisiatif yang diusung oleh Bapemperda. Terkait dengan Raperda Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah disebutkan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Probolinggo dalam pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat sehingga lebih meningkatkan peran dan fungsi dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan.

Sehubungan dengan adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Probolinggo serta sesuai ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perda Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah sangat diperlukan.

Selanjutnya Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa perempuan memiliki kedudukan penting dalam menentukan baik dan buruknya suatu bangsa dan anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga keberadaannya perlu dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran atas hak-haknya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan perlu diatur dalam suatu Perda.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender dan kepentingan terbaik baik anak yang terjadi didalam rumah tangga dan atau masyarakat.

Terakhir, Raperda Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi, diperlukan pengelolaan air limbah domestik yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu adanya Perda yang dapat mengatur pengelolaan air limbah domestik baik pengelolaan secara terpusat maupun pengelolaan secara setempat yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan air limbah domestik untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Probolinggo. Pansus I melakukan pembahasan Raperda Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pansus II melakukan pembahasan Raperda Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah dan Pansus III melakukan pembahasan Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. (wan)