Thursday, September 23, 2021
Depan > Kemasyarakatan > Maksimalkan Pelayanan Tera Ulang, UPT Metrologi Legal Lakukan Pengawasan Alat UTTP

Maksimalkan Pelayanan Tera Ulang, UPT Metrologi Legal Lakukan Pengawasan Alat UTTP

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka memaksimalkan pelayanan tera ulang, UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan (UTTP) pedagang yang ada di pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo.

Pengawasan alat UTTP pedagang yang melibatkan jajaran Forkopimka ini akan dilakukan secara bertahap di semua pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelayanan sidang tera ulang bagi alat UTTP pedagang.

“Dari pengawasan ini kami mendapati ada pedagang yang memang alat UTTP-nya tahun lalu belum ditera ulang dan ada tanda tera tahun sebelumnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo Taufik Alami melalui Kepala UPT Metrologi Legal Diyah Setyo Rini.

Jika alat UTTP ditera ulang Januari 2021 jelas Rini, maka alat UTTP tersebut harus di tera ulang pada Januari 2022. Tetapi masa berlaku tetap 1 tahun 11 bulan. “Supaya tidak terjadi penumpukan di bulan 11, maka sebaiknya dia melakukan tera ulang sebelum bulan 11,” jelasnya.

Rini menerangkan pengawasan alat UTTP ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari tera ulang yang muaranya untuk menjamin kepastian kebenaran ukuran dalam rangka perlindungan konsumen. “Bagi pedagang yang alat UTTP-nya belum dilakukan tera ulang kami berikan peringatan dan himbauan agar segera dilakukan tera ulang,” terangnya.

Menurut Rini, sebetulnya ada 3 (tiga) pelayanan tera ulang yang diberikan oleh UPT Metrologi Legal. Pertama, sidang tera ulang di pasar tradisional, kecamatan dan di tempat-tempat tertentu. Kedua, tera ulang di kantor dan ketiga tera ulang di tempat pakai atau pemilik UTTP.

“Jadi bagi pedagang yang tidak bisa mengikuti sidang tera ulang di pasar tradisional atau kecamatan di dekat tempat tinggalnya, bisa mengikuti sidang tera ulang di kecamatan lain,” terangnya.

Lebih lanjut Rini menegaskan keluhan pedagang tidak melakukan tera ulang alat UTTP miliknya karena alasan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dan keberatan dengan biaya tera ulang. Padahal biaya untuk tera ulang ini tidak terlalu mahal dan itupun dilakukan setahun sekali. Untuk timbangan meja yang tidak butuh reparasi hanya sebesar Rp 7.000. Kalaupun ada perbaikan paling tinggi Rp 30 ribu asalkan tidak mengganti onderdilnya.

“Kami berharap pengawasan alat UTTP di pasar tradisional ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tera ulang itu sangat penting untuk menjamin kepastian kebenaran ukuran daalm rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen,” harapnya. (wan)